KENDARI, Lensainformasi.com – Kerja Sama Antardaerah (KAD) menjadi salah satu rangkaian dalam puncak Forum Ekonomi Sulawesi Tenggara (FORKESTRA) 2026 yang diselenggarakan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
KAD tersebut melibatkan Pemerintah Kota Baubau, Pemerintah Kabupaten Buton, dan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, khususnya dalam upaya menjaga ketersediaan pasokan serta mendukung pengendalian inflasi di daerah.
Kepala KPw BI Sultra Edwin Permadi mengatakan, kerja sama antardaerah menjadi salah satu sarana strategis untuk menghubungkan sentra produksi dengan wilayah yang membutuhkan pasokan.
“Melalui kerja sama antardaerah, kita dapat menghubungkan sentra produksi dengan wilayah yang membutuhkan pasokan, disertai dengan penguatan distribusi dan komunikasi yang efektif. Dengan pasokan yang terjaga dan harga yang terjangkau, diharapkan dapat mendukung daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan produsen pangan,” ujar Edwin.
Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi bagian dari puncak FORKESTRA Tahun 2026 yang mengangkat tema “Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Sulawesi Tenggara yang Inklusif, Mandiri, dan Berdaya Saing Global”.
FORKESTRA 2026 merupakan penyelenggaraan keenam sejak pertama kali dirintis pada 2020. Selain seminar nasional, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan sejumlah agenda yang mempertemukan berbagai pemikiran dan perspektif mengenai isu strategis perekonomian daerah.
Dalam pelaksanaan KAD, penguatan distribusi dan komunikasi menjadi bagian yang ditekankan untuk mendukung keterhubungan antara wilayah sentra produksi dan daerah yang membutuhkan pasokan.
Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk mendukung ketersediaan pasokan pangan dengan harga yang terjangkau sehingga dapat menopang daya beli masyarakat serta kesejahteraan produsen pangan.
Puncak FORKESTRA 2026 turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Dr. Ir. Hugua, M. Ling, serta sekitar 1.300 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan akademisi, perbankan, korporasi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah.
