KONAWE SELATAN, Lensainformasi.com — Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Sosial bergerak cepat menindaklanjuti informasi yang viral di media sosial terkait kondisi kehidupan seorang warga tunanetra, Om Repu, di Desa Kusambi, Kecamatan Benua, Sulawesi Tenggara.
Kisah Om Repu sebelumnya menjadi perbincangan publik setelah diunggah oleh akun Facebook Risma Amir pada Kamis (5/11/2026). Dalam unggahan tersebut, Om Repu digambarkan tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah berdinding papan lapuk beratap rumbia dengan kondisi yang jauh dari kata layak, serta fasilitas sanitasi yang sangat terbatas.
Menanggapi laporan tersebut, jajaran Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan langsung menerjunkan tim lengkap ke lokasi. Tim dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinas Sosial, Rahman, didampingi Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin beserta pejabat terkait Neli, Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK), serta tiga orang Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Setibanya di lokasi, tim melakukan koordinasi intensif dengan Kepala Desa Kusambi, kepala dusun setempat, serta perangkat desa guna menyisir dan menyelaraskan data kondisi penerima manfaat secara objektif.
Berdasarkan hasil verifikasi faktual di lapangan, diketahui bahwa Om Repu tinggal di atas sebidang tanah milik anaknya dengan izin tinggal seumur hidup. Yang bersangkutan merupakan istri kedua dan selama ini memiliki kebiasaan pola hidup berpindah-pindah tempat.
Terkait pemenuhan hak bantuan sosial, Dinas Sosial memastikan bahwa keluarga Om Repu sebenarnya sudah terdata dan aktif menerima berbagai program bantuan pemerintah, di antaranya:
Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)
Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan (PBI-BPJS)
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesra yang diterima secara rutin.
Kendati demikian, untuk program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) atau pemugaran permukiman, pemerintah daerah masih menghadapi kendala administratif. Syarat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan program RTLH belum dapat dipenuhi sepenuhnya karena status kepemilikan tanah tempat bangunan berdiri bukan atas nama yang bersangkutan secara sah, serta adanya kendala pada penetapan dan sertifikasi titik koordinat lokasi.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Konawe Selatan, Dr. Sahrul, melalui Sekretaris Dinas Rahman, menegaskan komitmen pemerintah dalam mengawal dan memastikan setiap warga yang membutuhkan mendapatkan perhatian serta intervensi program sosial yang tepat sasaran sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Kami langsung menginstruksikan tim penanganan lengkap untuk turun ke lapangan segera. Langkah ini penting untuk memastikan kondisi objektif penerima manfaat di Desa Kusambi serta mendata bantuan apa saja yang sudah maupun belum tersalurkan,” ujar Rahman di Kendari, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, pemerintah juga berupaya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait regulasi penyaluran bantuan pemerintah yang berlaku.
“Mengenai bantuan RTLH, kami perlu mengedukasi masyarakat bahwa ada mekanisme administrasi dan regulasi yang wajib dipenuhi, terutama terkait keabsahan kepemilikan tanah dan titik koordinat. Kendati demikian, hak-hak dasar yang bersangkutan seperti BPNT, PBI-BPJS, dan BLT Kesra dipastikan sudah berjalan dan terus kita kawal,” pungkasnya.
