KENDARI, Lensainformasi.com — Bidang Keuangan (Bidkeu) Polda Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Analisis dan Evaluasi (Anev) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025 sebagai langkah strategis dalam memperkuat kualitas pengelolaan anggaran serta akuntabilitas kinerja keuangan.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Biro Logistik Polda Sultra ini diikuti oleh para Kabagren Polres, Kasubbagrenmin, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kaurkeu/Kasikeu/Paurkeu, serta operator SAKTI.
Forum ini membahas perkembangan capaian IKPA serta berbagai faktor yang memengaruhi kualitas pelaksanaan anggaran di lingkungan Polda Sultra, Senin (13/4/2026).
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah indikator strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya aspek perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, serta pelaporan kinerja anggaran.
Selain itu, terdapat beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan, seperti deviasi Halaman III DIPA, belanja kontraktual, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) melalui optimalisasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), serta capaian output program.
Kepala Bidang Keuangan Polda Sultra, Kombes Pol M. Kunto Wibisono, S.H., S.I.K., M.Si., menegaskan bahwa evaluasi IKPA harus dilakukan secara konsisten agar pelaksanaan anggaran tidak hanya berorientasi pada tingkat penyerapan, tetapi juga pada kualitas hasil dan manfaat yang dirasakan.
“IKPA merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai kualitas pengelolaan anggaran. Karena itu, evaluasi harus menjadi budaya kerja guna mendorong perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, setiap satuan kerja diharapkan mampu melakukan langkah perbaikan yang terukur sehingga pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan lebih tepat sasaran, tertib administrasi, serta mendukung pencapaian target organisasi.
Senada dengan itu, Kasubbiddalverif Bidkeu Polda Sultra, Pembina Bais Adiputra, S.Pd., S.H., M.H., CPM., mengajak seluruh satuan kerja untuk mengubah pola pikir dalam pengelolaan anggaran.
Ia menekankan bahwa setiap rupiah yang dikelola merupakan amanah negara dan rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara optimal.
Ia juga mengingatkan bahwa kondisi global saat ini tengah diwarnai ketidakpastian geopolitik yang berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan fiskal yang disiplin serta pelaksanaan anggaran yang presisi.
“APBN 2026 harus tetap menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, dengan belanja yang terakselerasi namun tetap menjaga defisit dan ruang fiskal secara hati-hati. Karena itu, seluruh satuan kerja harus beralih dari pola pikir ‘menghabiskan anggaran’ menjadi ‘menghasilkan manfaat publik yang terukur’,” pungkasnya.
