NASIONAL, Lensainformasi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian ATR/BPN telah menorehkan berbagai capaian konkret yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya di sektor pengelolaan agraria.
“Kita patut bersyukur bahwa dalam satu tahun ini, pemerintahan telah memberikan kontribusi nyata. Di sektor kami, penataan alokasi dan distribusi tanah kini berjalan lebih berkeadilan,” ujar Menteri Nusron usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2025 di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Kota Bekasi, Rabu (22/10/2025).
Menteri Nusron menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah dalam pengelolaan tanah kini dilakukan secara lebih selektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Salah satu bentuknya adalah pengetatan aturan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sekitar melalui pola pemberdayaan dan kemitraan yang lebih konkret.
Ia menambahkan, kebijakan agraria yang lebih berkeadilan juga memberi dampak positif terhadap program ketahanan pangan nasional. Berdasarkan hasil inventarisasi Kementerian ATR/BPN, terdapat potensi lahan seluas 52.107,97 hektare yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung program tersebut.
“Kita ingin memastikan tanah tidak hanya menjadi instrumen ekonomi bagi segelintir pihak, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang memberi nilai tambah bagi masyarakat di sekitarnya,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN itu.
Lebih lanjut, Nusron menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan tanah, tetapi juga oleh dukungan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Produktivitas pangan bergantung pada tiga hal utama, yakni ketersediaan lahan, sistem irigasi yang baik, serta dukungan pupuk dan SDM yang berkualitas,” pungkasnya.
