KENDARI, Lensainformasi.com — Kantor Pertanahan (Kantah/BPN) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah dan TNI AU Haluoleo untuk membahas upaya percepatan dan penanganan strategis terkait permohonan pensertipikatan aset Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Pertahanan.
Rapat berlangsung pada Kamis, 6 November 2025, di ruang rapat Kantah Konsel, dengan fokus pada penataan administrasi pertanahan di tiga desa, yakni Sindang Kasih, Lameuru, dan Rambu-Rambu Jaya.
Bupati Konawe Selatan yang diwakili Asisten I Sekretariat Daerah, Ivan Ardiansyah, menyampaikan pemerintah daerah mendukung penuh langkah penegasan batas dan kepastian hukum aset negara.
“Penanganan isu pertanahan harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Lanud Haluoleo beserta sejumlah instansi terkait turut hadir untuk memastikan harmonisasi data dan pelaksanaan teknis di lapangan berjalan optimal.
Forum tersebut juga menjadi ruang kolaboratif untuk memitigasi potensi risiko dan memperkuat dasar hukum pengelolaan aset pertahanan.
Kepala BPN Konsel Amrullah menegaskan koordinasi lintas sektor sangat penting dalam menjaga akuntabilitas layanan pertanahan, terutama terkait aset strategis milik negara.
Melalui rapat ini, seluruh pihak sepakat memperkuat sinergi dan komitmen bersama dalam penyelesaian isu pertanahan secara profesional, terukur, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat serta mendukung tugas pertahanan negara di wilayah Konsel.
