KONAWE SELATAN, Lensainformasi.com – Komitmen untuk menciptakan tata kelola pertanahan yang tertib, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat terus dibuktikan oleh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Konawe Selatan dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Melalui langkah konkret, BPN bersama Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menggelar Rapat Koordinasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah Negara Eks Hak Guna Usaha (HGU) PT Kapas Indah Indonesia di Ruang Rapat Bupati Konawe Selatan, Rabu (23/9/2026).
Rapat strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Sultra beserta jajaran, Korsub Penetapan Hak Tanah dan Ruang Kantah Konsel, serta jajaran pejabat Pemkab Konawe Selatan.
Fokus utama pembahasan tertuju pada optimalisasi pemanfaatan kawasan eks HGU yang membentang di wilayah Kecamatan Laeya dan Kecamatan Lainea.
Forum ini menjadi ruang krusial untuk menyamakan persepsi, bertukar data, hingga merumuskan langkah penanganan kawasan secara terpadu dan berkelanjutan.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, Asran, S.SiT., menegaskan bahwa proses penataan ini bukan sekadar administratif, melainkan upaya menghadirkan kepastian hukum dan dampak ekonomi nyata bagi daerah.
“Kami berharap penataan dan pemanfaatan tanah negara eks HGU ini berjalan tertib, terpadu, dan sepenuhnya taat pada regulasi yang berlaku. Yang tidak kalah penting, seluruh prosesnya harus mengedepankan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat lokal,” ujar Asran.
Langkah kolaboratif ini menegaskan peran aktif Kantah Kabupaten Konawe Selatan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pertanahan yang akuntabel.
Ke depan, hasil dari penataan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta mendorong kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan.
