JAKARTA, Lensainformasi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo memberikan arahan khusus terkait pengelolaan aset negara, termasuk konsesi tanah.
Presiden Prabowo menegaskan pentingnya pengecekan dan validasi terhadap seluruh aset tanah di Indonesia, khususnya Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang telah habis masa berlakunya.
“Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi HGU, HGB yang sudah jatuh tempo, kembalikan ke negara,” tegas Presiden Prabowo dalam arahannya di hadapan para menteri Kabinet Merah Putih.
Menanggapi instruksi tersebut, Menteri Nusron Wahid menyampaikan bahwa pihaknya telah memulai proses identifikasi terhadap tanah-tanah yang masuk dalam kategori tanah telantar.
“Perintahnya jelas, kita harus melihat berapa banyak yang pernah diberikan izin, namun kini sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang. Tanah-tanah ini kemudian masuk kategori tanah telantar dan akan diserahkan kepada Bank Tanah,” ujar Nusron kepada awak media usai sidang berlangsung.
Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah mendiskusikan langkah strategis dalam pemanfaatan aset milik Bank Tanah yang telah mencapai sekitar 40 ribu hektare.
Aset ini dinilai berpotensi untuk mendukung program pembangunan nasional di berbagai sektor.
“Kami sedang mengkaji apakah aset Bank Tanah ini bisa dikonsolidasikan ke dalam Danantara sebagai bagian dari optimalisasi aset negara,” tambahnya.
Ia menjelaskan bahwa tanah-tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan strategis seperti pembangunan kawasan industri, perumahan, ketahanan pangan, hingga pengembangan energi terbarukan.
“Semua akan dikaji secara mendalam sebelum pemanfaatannya diluncurkan secara resmi. Kami akan umumkan secara terbuka jumlah dan jenis aset yang tersedia,” pungkas Nusron.
Sidang Kabinet Paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih.
