JAKARTA, Lensainformasi.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, memimpin Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Loan Tahun 2024 pada Program to Accelerate Agrarian Reform (One Map Project), Kamis (15/05/2025) di kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.
Dalam sambutannya, Pudji mengimbau seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN untuk bersikap terbuka dan menjalin komunikasi yang baik dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Saya mohon kepada Bapak/Ibu untuk bekerja sama secara terbuka dengan rekan-rekan dari BPK RI. Konsultasikan dan komunikasikan setiap hal yang diperlukan. Insyaallah, dengan komunikasi yang baik, setiap persoalan dapat diselesaikan,” ujarnya.
Pudji juga menegaskan bahwa meskipun kementeriannya telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), kewaspadaan tetap diperlukan untuk menghindari potensi kekeliruan, termasuk yang dapat berdampak hukum.
Ia berharap proses pemeriksaan berjalan lancar dan mendukung pelaksanaan program strategis kementerian. Komitmen terhadap transparansi turut ditegaskan dengan kesiapan pihaknya menyediakan data yang dibutuhkan oleh BPK.
“Kami siap memberikan data yang diperlukan untuk mendukung kelancaran tugas rekan-rekan dari BPK RI,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Penanggung Jawab dari BPK, Erwin Djuty, menyampaikan bahwa pemeriksaan akan berlangsung selama 30 hari, terhitung mulai 16 Mei hingga 26 Juni 2025.
Ia mengharapkan proses pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan entitas terkait.
“Hasil pemeriksaan ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” tegas Erwin.
Entry Meeting ini turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya; serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
