KONAWE UTARA, Lensainformasi.com – Jembatan Bailey di Desa Sambandete, Kecamatan Oheo, Konawe Utara, yang baru diresmikan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka pada 25 Juli 2025 lalu, sempat ditutup dan tidak dapat digunakan warga untuk melintas.
Penutupan jembatan sepanjang 51 meter itu diduga dipicu belum tuntasnya pembayaran material proyek senilai Rp3,191 miliar yang bersumber dari dana Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Provinsi Sultra.
Sebuah spanduk bertuliskan “Maaf, jalan ini ditutup sementara karena belum menyelesaikan pembayaran material” terpasang di lokasi.
Kondisi ini memaksa pengguna jalan di jalur Trans Sulawesi kembali menggunakan jalan lama yang rawan tergenang banjir. Beruntung, saat ini bukan musim hujan sehingga jalur tersebut masih dapat dilalui.
Jembatan Bailey dibangun sebagai solusi darurat menggantikan akses utama yang terputus akibat banjir. Proyek yang dikerjakan selama 75 hari ini dirancang menahan beban hingga 25 ton dan menjadi salah satu proyek strategis Pemprov Sultra. Namun, persoalan administrasi dan pembayaran membuat fasilitas ini tidak dapat difungsikan optimal.
Seorang warga Konawe Utara, Iksal Saputra, mengkritik kualitas jembatan yang menurutnya tidak sebanding dengan anggaran proyek.
“Jembatan Bailey yang diresmikan gubernur Sultra menelan anggaran Rp3,191 miliar, tetapi kondisinya sangat buruk. Semoga pihak berwajib mengusut dugaan penyimpangan ini karena merugikan masyarakat yang melintas,” ujarnya, Senin (11/8/2025).
Penutupan jembatan tersebut sempat memicu kekhawatiran akan terganggunya mobilitas warga dan distribusi logistik di jalur vital Trans Sulawesi.
Namun, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga Sultra, Pahri Yamsul, memastikan jembatan kini telah dibuka kembali.
Ia menjelaskan penutupan dilakukan oleh pihak pemasok material akibat miskomunikasi dengan rekanan proyek.
“Kami berkoordinasi dengan rekanan, dan setelah komunikasi dilakukan, jalan kembali dibuka. Penutupan kemarin murni karena miskomunikasi antara pemasok material dan rekanan,” jelasnya, Selasa (12/8/2025).
Masyarakat berharap Gubernur Andi Sumangerukka segera mengambil langkah konkret agar persoalan serupa tidak terulang, sehingga akses vital ini tetap berfungsi dan tidak merugikan warga.
