SEMARANG, Lensainformasi.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan ratusan sertipikat tanah aset Barang Milik Daerah (BMD) kepada pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Tengah, Kamis (17/4/2025).
Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada empat kepala daerah, yakni Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, Wali Kota Surakarta, dan Bupati Sragen, dalam acara yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyoroti masih tingginya jumlah tanah yang belum terpetakan dan belum bersertipikat di Jawa Tengah, yakni sekitar 19 persen dari total 2,2 juta hektare.
Ia mengingatkan bahwa ketidakjelasan status tanah ini berpotensi menjadi sumber konflik di kemudian hari.
“Kalau dibiarkan, tanah-tanah yang belum bersertipikat ini bisa menjadi sumber konflik. Maka dari itu, dibutuhkan sinergi dan kerja sama erat antara ATR/BPN, gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama,” tegas Menteri Nusron dalam dialog bersama para kepala daerah.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron menyerahkan 31 sertipikat aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertipikat aset milik pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.
Ia juga mengimbau seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat pendaftaran aset BMD serta mendorong pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya untuk masyarakat miskin ekstrem yang terkendala biaya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Salah satu hambatan di Jawa Tengah adalah belum adanya kebijakan pembebasan BPHTB bagi warga miskin ekstrem penerima PTSL. Saya mohon kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk membebaskan BPHTB agar program sertipikasi bisa berjalan lebih cepat,” lanjut Menteri ATR/Kepala BPN.
Penyerahan sertipikat ini merupakan wujud komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat tertib administrasi aset dan mendukung tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Hadir mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini antara lain Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri, beserta jajaran. Turut hadir pula Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, bersama para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
