SUKABUMI, Lensainformasi.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI) di Pondok Pesantren Syamsul ’Ulum, Kota Sukabumi, pada Rabu (16/04/2025).
Penandatanganan ini menjadi tonggak awal kerja sama dalam mendorong pemanfaatan tanah wakaf secara lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan pentingnya optimalisasi tanah, khususnya tanah wakaf, demi mewujudkan kesejahteraan umat.
Ia menggarisbawahi tiga prinsip utama yang menjadi landasan kebijakan agraria, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi.
“Tanah yang belum produktif harus kita optimalkan. Saya mengajak PUI, serta organisasi keumatan lainnya seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis, untuk berperan aktif dalam pengelolaan tanah secara produktif,” ujar Nusron Wahid.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan aset tanah negara, termasuk tanah wakaf, membutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengamanan aset dan mempercepat pelayanan pertanahan.
“Tidak boleh ada umat yang tertinggal dalam memanfaatkan potensi lahan negara untuk kesejahteraan bersama,” tegasnya.
Ketua DPP PUI, Raizal Arifin, menyambut baik kerja sama ini dan menilai MoU sebagai langkah strategis untuk mempercepat asistensi BPN terhadap tanah-tanah wakaf.
“Ini menjadi momen penting untuk memastikan bahwa tanah wakaf dapat dikelola secara profesional, produktif, dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf kepada sejumlah lembaga keagamaan di Sukabumi, termasuk Pondok Pesantren Syamsul ’Ulum, yayasan, dan musala.
Setelah acara penandatanganan, Menteri Nusron bersama jajaran turut melakukan ziarah ke makam KH. Ahmad Sanusi, pendiri Pondok Pesantren Syamsul ’Ulum.
Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini yakni Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Humas, Harison Mocodompis; dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar beserta jajaran.
Hadir pula Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana; Ketua Majelis Syura PUI, Nurhasan Zaldi; serta tokoh-tokoh dan perwakilan lembaga keagamaan lainnya.
