JAKARTA, Lensainformasi.com — Semangat perjuangan R.A. Kartini dalam memperjuangkan kesetaraan perempuan kini tercermin dalam kiprah petugas ukur perempuan yang bertugas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Minggu (20/4/2025).
Hingga April 2025, dari target pendaftaran 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, telah tercapai progres sebesar 121,6 juta bidang.
Capaian ini tidak terlepas dari kontribusi signifikan petugas ukur perempuan yang tersebar hingga ke daerah terluar Indonesia.
Saat ini, Kementerian ATR/BPN mencatat sebanyak 805 petugas ukur perempuan dari total 2.747 petugas ukur di seluruh Indonesia.
Mereka tidak hanya menjalankan tugas teknis pengukuran tanah, tetapi juga membawa pendekatan yang lebih inklusif dan humanis dalam membangun komunikasi serta membina kepercayaan masyarakat.
Salah satu kisah inspiratif datang dari Shafira Dian Kumala Sari, petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
“Sebagai perempuan, kami sering menggunakan pendekatan yang lebih memahami kondisi sosial masyarakat, sehingga komunikasi menjadi lebih efektif dan kepercayaan lebih mudah dibangun,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (20/04/2025).
Shafira bertugas di daerah terluar dengan medan berat dan akses yang terbatas, di tengah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalitas tanah.
Dalam kondisi tersebut, pendekatan empatik dan partisipatif menjadi kunci untuk menjalankan tugasnya dengan baik.
“Ketika akhirnya masyarakat menerima sertipikat tanahnya, saya merasa telah ikut membuka jalan menuju kehidupan yang lebih baik dan stabil bagi mereka,” ungkap Shafira, yang menjadi satu-satunya petugas ukur perempuan di Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan.
Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Anggi Halimah Dala, petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
Ia mengisahkan tantangan geografis yang dihadapinya, di mana banyak wilayah permukiman dan pertanian berada di perbukitan dan pegunungan.
“Setiap hari kami harus menghadapi medan yang ekstrem, namun semangat kami tetap sama: memastikan pengukuran dilakukan secara akurat dan tuntas,” jelas Anggi.
Menurutnya, kontribusi petugas ukur perempuan bukan hanya soal pengumpulan data dan pembuatan peta, tetapi juga berperan dalam mendukung pembangunan nasional yang merata.
“Kami percaya, data pertanahan yang valid adalah fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan yang lebih baik,” pungkas Anggi.
