JAKARTA, Lensainformasi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan sertipikasi tanah wakaf yang belum terdaftar dalam lima tahun ke depan.
Hal ini disampaikan saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian ATR/BPN dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) pada Sabtu (17/5/2025), dalam rangkaian acara Rapat Kerja Nasional dan Halal Bihalal DMI di Tavia Heritage Hotel, Jakarta.
“Kami bertekad, dalam lima tahun ke depan, minimal 90% dari tanah wakaf yang belum terdaftar bisa kami selesaikan sertipikasinya. MoU ini sangat membantu kami dalam mempercepat proses tersebut,” ujar Menteri Nusron.
Berdasarkan data Kementerian Agama, saat ini terdapat 561.909 bidang tanah wakaf di Indonesia. Namun, baru 267.994 bidang yang telah terdaftar, dengan total luas mencapai 25.874 hektare atau sekitar 47,6%. Pada tahun 2025, sebanyak 2.411 bidang tanah wakaf telah disertipikasi.
Sebagai bentuk percepatan, sejak 1 Maret 2025, Kementerian ATR/BPN telah membuka loket khusus untuk pelayanan sertipikasi tanah wakaf, yayasan, dan organisasi masyarakat lainnya. Langkah ini diambil untuk memotong waktu antrean dan mempercepat proses administrasi.
“Setiap tahun kami menerbitkan sekitar tujuh juta sertipikat, termasuk dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Karena itu, kami perlu terobosan khusus agar tanah wakaf tidak tertunda dalam prosesnya,” jelas Nusron.
Penandatanganan MoU ini menjadi bagian dari sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan DMI dalam mempercepat pendaftaran tanah wakaf serta memberikan asistensi untuk pencegahan dan penyelesaian sengketa pertanahan atas aset milik DMI.
Ketua Umum DMI, M. Jusuf Kalla, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sertipikasi tanah wakaf merupakan salah satu program prioritas DMI periode 2024–2025.
Ia menekankan pentingnya kepastian hukum agar aset wakaf tidak menjadi sumber konflik.
“Konflik jarang terjadi di masjid, tapi di sekolah sering kali muncul sengketa antar ahli waris pewakif. Kami tidak ingin hal ini terjadi pada masjid-masjid,” ujar Jusuf Kalla.
Turut hadir dalam acara tersebut, mantan Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016–2022, Sofyan A. Djalil; Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti; Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli; para pengurus DMI dari seluruh Indonesia; serta perwakilan dari berbagai organisasi keagamaan.
