JAKARTA, Lensainformasi.com — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Kerja bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Senin (19/5/2025) di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut evaluasi kinerja triwulan I tahun 2025 terhadap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di seluruh provinsi Indonesia.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa rapat ini digelar untuk menindaklanjuti hasil evaluasi sebelumnya, terutama terkait capaian kinerja yang masih di bawah 25 persen, meskipun realisasi anggaran dinilai cukup baik.
“Hari ini kami ingin menelusuri lebih lanjut apa kendala yang menyebabkan rendahnya kinerja tersebut dan langkah apa yang harus dilakukan ke depan,” ujarnya.
Rapat kerja ini membahas sejumlah isu strategis, antara lain Reforma Agraria dan legalisasi aset, konsolidasi kebijakan pertanahan dan tata ruang nasional, penanganan sengketa dan konflik pertanahan, serta Reformasi Birokrasi dan digitalisasi layanan pertanahan.
Muhammad Rifqinizamy juga menyoroti pentingnya perbaikan tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Ia mengingatkan agar pengelolaan keuangan tahun 2024 segera dibenahi agar capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dapat kembali diraih.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pusat dan daerah dalam menangani persoalan pertanahan dan tata ruang.
“Komunikasi informal sangat dibutuhkan agar permasalahan di daerah dapat segera direspons. Kami juga memerlukan data awal secepat mungkin agar proses penyelesaian berjalan efektif,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi segera menindaklanjuti hasil rapat dalam waktu tiga hari ke depan.
“Sampaikan hasil pembahasan hari ini paling lambat hari Kamis. Setelah itu akan saya laporkan ke Menteri dan diteruskan kepada Komisi II DPR RI. Termasuk berbagai isu terkait HGU dan HGB,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Aziz Subekti, turut menyampaikan dukungan terhadap Kementerian ATR/BPN, khususnya dalam upaya penyelesaian konflik pertanahan.
“Negara harus hadir dan berpihak kepada rakyat kecil, sesuai arahan Presiden. Kita semua punya tujuan yang sama untuk menyelesaikan persoalan pertanahan secara sungguh-sungguh dan transparan,” tuturnya.
Rapat ini dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta para Kepala Kanwil BPN Provinsi yang hadir secara luring maupun daring.
