SUMEDANG, Lensainformasi.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah untuk aktif menyosialisasikan pentingnya pemasangan tanda batas tanah kepada masyarakat.
Upaya ini dinilai strategis dalam mencegah sengketa pertanahan yang masih kerap terjadi di berbagai wilayah.
“Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengetahui dan menjaga batas tanahnya sering memicu sengketa, bahkan tak jarang terjadi tukar batas dengan lahan milik tetangga,” ujar Menteri Nusron saat memberikan arahan dalam Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 Gelombang II, yang digelar di Balairung Rudini, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Sumedang, Jawa Barat, Rabu (25/06/2025).
Sejak 2023, Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas(GEMAPATAS) sebagai bentuk edukasi publik.
Namun, menurut Nusron, keberhasilan program ini sangat bergantung pada dukungan dan keterlibatan kepala daerah sebagai ujung tombak di daerah masing-masing.
“Sudah saatnya pemerintah daerah turut menyuarakan pentingnya pemasangan tanda batas agar tidak terus terjadi konflik batas antar warga,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.
Lebih lanjut, Menteri Nusron juga menyoroti banyaknya bidang tanah yang belum terpetakan dan belum bersertipikat.
Untuk mempercepat penyelesaiannya, ia mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, perangkat desa, hingga asosiasi profesi di bidang pengukuran dan pemetaan.
“Untuk masalah ini, kepala daerah bisa menggandeng perangkat desa maupun asosiasi profesi agar proses pengukuran dan sertifikasi dapat segera dirampungkan,” ungkapnya.
Per Juni 2025, program pendaftaran tanah nasional mencatat capaian positif. Dari target 126 juta bidang tanah, sebanyak 122,5 juta bidang telah terdaftar. Sementara itu, 96,4 juta bidang di antaranya telah bersertipikat.
“Jadi tugas kita sekarang adalah menuntaskan bidang tanah yang belum terdaftar dan belum bersertipikat. Untuk itu, kami sangat mengandalkan kerja sama dari Bapak dan Ibu sekalian,” pungkasnya di hadapan 86 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang baru dilantik, termasuk yang mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) serta yang belum sempat hadir pada gelombang sebelumnya.
Turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan orientasi ini adalah Wakil Menteri Perhubungan, Suntana. Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar.
