KENDARI, Lensainformasi.com – Bupati Konawe Selatan (Konsel), Irham Kalenggo, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Produk Hukum Daerah (PHD) yang digelar di Aula Bahteramas, Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Rabu (27/8/2025).
Rakornas yang dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian itu menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mempermudah perizinan usaha.
Hal tersebut dinilai mampu mendorong tumbuhnya investasi, meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta membuka lapangan kerja baru.
“Saya mohonlah dengan segala hormat, hidupkan dunia usaha, starting dari mulai perizinannya,” ujar Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya.
Menurut Tito, dengan mempermudah izin usaha, daerah akan memperoleh manfaat besar melalui peningkatan PAD yang memperkuat kapasitas fiskal.
Ia juga mendorong daerah agar menyerap aspirasi pelaku usaha dan ekonomi kreatif, sehingga layanan perizinan lebih efektif dan efisien.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Konsel Irham Kalenggo menyatakan pihaknya siap melaksanakan instruksi Mendagri.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berkomitmen memberikan ruang kemudahan investasi melalui pembentukan produk hukum daerah yang relevan.
“Daerah memberikan ruang kemudahan buat investasi. Kita setuju melalui pembentukan produk hukum. Misalnya, kita bisa menambah OPD baru seperti ekonomi kreatif atau kebudayaan, agar semua bisa berjalan sejalan dengan kebutuhan daerah,” ungkap Irham.
Bupati Irham juga menilai arahan Mendagri sangat relevan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Juga dibahas terkait PBB. Itu kan salah satu instrumen untuk mendorong peningkatan PAD. Tapi tentu harus rasional. Menaikkan PBB harus seimbang dengan NJOP, intinya semua butuh kajian agar tidak membebani masyarakat,” jelasnya.
Mantan Ketua DPRD Konsel dua periode itu menegaskan bahwa Pemkab Konsel berkomitmen penuh mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam membangun iklim investasi yang sehat, memberikan kepastian hukum, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran.
