KENDARI, Lensainformasi.com — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar peluncuran buku berjudul “Demokrasi yang Terjual: Klientalisme, Kuasa, dan Politik Patronase dalam Demokrasi Elektoral” di salah satu Hotel di Kendari, Rabu (15/10/2025).
Kegiatan ini menjadi ruang refleksi politik bagi seluruh peserta, terutama dalam menelaah degradasi nilai-nilai demokrasi yang kian tergerus oleh praktik transaksional dan patronase dalam sistem politik nasional.
Ketua DPD Partai Demokrat Sultra, Muh. Endang SA, menyampaikan peluncuran buku ini merupakan tindak lanjut dari Proklamasi Demokrasi Forum yang digagas oleh DPP Partai Demokrat pada 19 Mei 2025 lalu.
“Peluncuran buku ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tapi bagian dari upaya memperkuat kembali fungsi partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat dan penjaga moral demokrasi,” ujar Endang.
Ia menambahkan, Partai Demokrat ingin menegaskan perannya sebagai partai yang tidak hanya terlibat dalam kontestasi elektoral, tetapi juga aktif mendorong pendidikan politik yang mencerdaskan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Najib Husein, pengamat politik Sultra, menyoroti pergeseran pola politik kandidat yang kini berkembang dari pendekatan tradisional menuju model patron-klien yang lebih substantif.
“Model patron-klien tidak lagi sekadar berbasis hubungan pribadi, tetapi melalui penawaran program kerja dan kebijakan konkret yang dapat dinilai langsung oleh masyarakat,” jelas Najib.
Sementara itu, Titin Anggraeni, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap maraknya praktik politik uang (money politic) yang kini semakin mendominasi proses demokrasi di Indonesia.
“Uang kini semakin menjadi faktor dominan dalam menentukan keterpilihan calon. Ini berbahaya karena membuat politik menjadi sangat pragmatis,” tegas Titin.
Ia menilai, praktik tersebut tidak hanya mencederai idealisme demokrasi, tetapi juga membentuk perilaku politik masyarakat yang cenderung transaksional dan hanya aktif menjelang pemilu.
“Untuk memutus mata rantai ini, pembenahan harus dimulai dari regulasi yang lebih tegas serta penegakan hukum yang konsisten,” tambahnya.
Melalui peluncuran buku “Demokrasi yang Terjual”, Partai Demokrat Sultra berharap dapat mendorong seluruh elemen bangsa untuk mengembalikan demokrasi kepada esensi sejatinya — dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat — bukan untuk kepentingan segelintir elite politik.
