NASIONAL, Lensainformasi.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa kebijakan penataan ruang harus menjadi instrumen utama dalam mewujudkan empat visi besar Presiden Prabowo Subianto, yakni ketahanan pangan, kemandirian energi, industrialisasi nasional, dan penyediaan perumahan rakyat yang terjangkau.
Menurutnya, keempat visi tersebut saling berkaitan dan sangat bergantung pada pemanfaatan tanah serta tata ruang yang tepat dan berkeadilan.
“Ketahanan pangan butuh tanah yang harus dilindungi, ketahanan energi juga membutuhkan tanah, industrialisasi membutuhkan tanah, dan perumahan rakyat pun memerlukan lahan yang sama. Inilah pentingnya tata ruang yang mampu menyeimbangkan semuanya,” ujar Menteri Nusron dalam acara Sarasehan Hari Tata Ruang Nasional (HANTARU) di Jakarta Selatan, Kamis (6/11/2025).
Menteri Nusron menekankan bahwa tata ruang memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan pembangunan agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan antar sektor. Oleh karena itu, seluruh Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di daerah harus diselaraskan dengan arah pembangunan nasional.
“Kita harus memastikan niat pembangunan itu benar sejak awal. Jika niatnya keliru, maka tata ruangnya pun akan salah. Kesalahan dalam tata ruang berarti ada yang tidak tepat dalam memahami visi pembangunan itu sendiri,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Kementerian ATR/BPN akan mempercepat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan 2.000 RDTR dalam dua tahun ke depan. Nusron optimistis, dengan tata ruang yang sinkron, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan rakyat, arah pembangunan Indonesia akan semakin terarah menuju kedaulatan pangan, kemandirian energi, kemajuan industri, serta keadilan akses terhadap hunian layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya turut menyoroti pentingnya RDTR sebagai elemen kunci dalam pembangunan kota yang berkarakter dan berkelanjutan.
“RDTR tidak hanya berisi zonasi atau plotting pembangunan, tetapi juga menjadi panduan bagi transformasi kota agar tidak sekadar seragam, melainkan memiliki karakter, berkelanjutan, hijau, dan inklusif,” ungkap Bima Arya.
Turut mendampingi Menteri ATR/BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, Ketua Ikatan Ahli Perencana Indonesia (IAP), Hendricus Andy Simarmata, juga memberikan sambutan dalam kegiatan Sarasehan HANTARU 2025.
Melalui momentum Hari Tata Ruang Nasional ini, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk memperkuat penataan ruang sebagai landasan utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.
