KENDARI, Lensainformasi.com – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi meluncurkan Program Sinergi Optimal Gerakan Pengendalian Inflasi 2026 melalui kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan, Rabu 15 April 2026.
Kegiatan ini merupakan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) 2026, sebagai strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan.
Program tersebut hadir sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi, seperti dampak perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.
Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga diarahkan pada penguatan pasokan pangan secara struktural serta perubahan pola konsumsi masyarakat secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.
Rakor Pangan Kota Kendari 2026 dibuka langsung oleh Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, didampingi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, serta Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, perwakilan pemerintah daerah mitra kerja sama antardaerah (KAD), serta berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat.
Sebanyak 161 pelaku kios pangan digital Kota Kendari juga hadir dalam kegiatan ini untuk mengikuti sosialisasi peningkatan kapasitas, khususnya dalam manajemen distribusi komoditas dan pengelolaan pangan.
Berdasarkan data, inflasi Kota Kendari pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,33 persen (month to month), 2,95 persen (year on year), dan 1,16 persen (year to date).
Tekanan inflasi terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, dengan komoditas utama seperti bahan bakar rumah tangga, beras, bensin, cabai rawit, dan ikan kembung.
Kepala Perwakilan BI Sultra, Edwin Permadi, menegaskan bahwa Rakor Pangan 2026 menitikberatkan pada tiga arah strategis utama, yakni optimalisasi sinergi, akselerasi intervensi harga, serta pengendalian sisi permintaan melalui edukasi perubahan pola konsumsi masyarakat.
“Sinergi menjadi kunci utama. Tanpa sinergi, program yang baik akan berjalan sendiri-sendiri. Namun dengan sinergi, dampaknya akan lebih luas, implementasinya lebih cepat, dan keberlanjutannya lebih kuat,” ujarnya.
Sejalan dengan itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menekankan pentingnya inovasi dan inklusivitas dalam pengendalian inflasi sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
Rakor Pangan 2026 menghasilkan sejumlah program strategis, di antaranya:
Pertama, akselerasi intervensi harga melalui penambahan 70 Kios Pangan Digital serta lima kerja sama antardaerah berbasis business to business (B2B).
Langkah ini diharapkan mampu memperkuat distribusi, menjaga ketersediaan pasokan, serta menekan gejolak harga.
Kedua, peluncuran program PKK Kasoami (Keluarga Adaptif, Sehat, Optimal Mengendalikan Inflasi) yang melibatkan 11 PKK kecamatan.
Program ini mendorong peran keluarga dalam menerapkan pola belanja bijak dan konsumsi pangan yang beragam.
Ketiga, peluncuran program Sekolah Hebat (Hijau, Edukatif, dan Berkarakter) di 24 SMP Negeri di Kota Kendari.
Program ini bertujuan memberikan edukasi pengendalian inflasi sejak dini melalui kegiatan praktik seperti berkebun dan pembelajaran berbasis proyek.
Melalui sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Kota Kendari, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan berbagai program tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Ke depan, TPID Kota Kendari bersama BI Sulawesi Tenggara akan terus memperkuat pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir, mulai dari penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi harga, hingga edukasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat, guna menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tangguh dan berkelanjutan.
