KENDARI, Lensainformasi.com – Kantor Pertanahan (Kantah/BPN) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan melalui penguatan tata kelola layanan umum dan pengadaan barang dan jasa.
Komitmen tersebut diwujudkan dengan keikutsertaan Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, Muhammad Al Farobi, S.E., dalam Monitoring dan Evaluasi Layanan Umum dan Pengadaan Wilayah Sulawesi Tenggara yang berlangsung di Aula Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Senin (27/7/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini menjadi bagian dari upaya pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan umum serta pengadaan barang dan jasa pada seluruh satuan kerja ATR/BPN di wilayah Sulawesi Tenggara.
Melalui forum tersebut, para peserta memperoleh penguatan terkait implementasi kebijakan layanan umum dan pengadaan yang sesuai dengan ketentuan, sekaligus menjadi wadah untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas di masing-masing satuan kerja.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat koordinasi antar satuan kerja agar pengelolaan layanan umum dan proses pengadaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.
Penguatan tata kelola tersebut diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan ATR/BPN.
Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, partisipasi dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memastikan seluruh aspek pendukung pelayanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Dengan tata kelola layanan umum dan pengadaan yang semakin baik, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan optimistis dapat terus menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
