KENDARI, Lensainformasi.com – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Marwiyah Tombili, menegaskan komitmennya dalam mendorong digitalisasi sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan Marwiyah usai Pemkab Konawe Selatan menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (13/1/2026).
Menurutnya, LHP BPK menjadi instrumen penting untuk melakukan pembenahan berkelanjutan di lingkungan pengelolaan keuangan daerah.
“BKAD memiliki domain utama dalam memastikan seluruh temuan BPK ditindaklanjuti secara tepat dan terukur. Dengan sistem yang semakin digital, kami optimistis jumlah temuan dapat ditekan dan capaian tindak lanjut akan terus meningkat,” ujar Marwiyah kepada Lensainformasi, Selasa (13/1/2026).
Ia menegaskan, digitalisasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah.
Marwiyah juga menekankan bahwa pembenahan tata kelola keuangan tidak dapat dilakukan secara parsial.
Diperlukan sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta penguatan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah.
“Keterlibatan Inspektorat sangat penting untuk memastikan proses evaluasi dan pengawasan berjalan optimal, sehingga pengelolaan keuangan dan aset daerah benar-benar sesuai regulasi dan rekomendasi BPK,” katanya.
Dalam pengelolaan barang milik daerah, BKAD Konawe Selatan terus melakukan perbaikan sistem dan administrasi agar aset daerah dapat tercatat, terkelola, dan dimanfaatkan secara optimal. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga akuntabilitas keuangan daerah.
Terkait kepatuhan OPD terhadap regulasi keuangan, Marwiyah mengakui masih menjadi tantangan tersendiri. Namun demikian, melalui pendekatan pembinaan, penguatan sistem digital, serta peningkatan kapasitas aparatur, BKAD terus berupaya membangun kesadaran kolektif di seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Tantangan terbesar memang bagaimana menyadarkan seluruh aparatur agar mengelola keuangan dan aset daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi fokus utama kami,” jelasnya.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, BKAD Konawe Selatan secara konsisten mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penerapan layanan keuangan daerah yang semakin berbasis digital di setiap lini pelayanan publik.
Dengan langkah strategis ini, BKAD Konawe Selatan optimistis dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada prinsip good governance.
“Kami terus memperkuat transparansi melalui digitalisasi dan peningkatan kualitas SDM. Harapannya, seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutup Marwiyah.
