NASIONAL, Lensainformasi.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di wilayah Indonesia Timur, melalui digitalisasi dan inovasi sektor keuangan.
Upaya tersebut dilakukan untuk memperluas akses pembiayaan, meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta memperkuat daya saing UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) OJK, Adi Budiarso, saat membuka Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pengembangan Potensi UMKM Wilayah Timur melalui Program Digitalisasi Keuangan” yang diselenggarakan di Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Makassar, Senin (28/7).
Menurut Adi, perkembangan teknologi keuangan telah membuka peluang baru bagi pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih luas, efisien, dan inklusif.
Salah satu inovasi yang saat ini tengah dikembangkan OJK adalah tokenisasi Real World Assets (RWA). Inovasi tersebut tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk aset bernilai besar, tetapi juga mendukung pembiayaan rantai pasok komoditas unggulan daerah, mulai dari petani, nelayan, pelaku UMKM, pengolah, distributor, hingga eksportir.
Ruang eksplorasi tokenisasi tersebut antara lain mencakup resi gudang beras, produksi kakao, kontrak pembelian komoditas, hingga pembiayaan infrastruktur daerah.
Adi menjelaskan bahwa berbagai inovasi tersebut bukan lagi sekadar konsep. OJK telah meluluskan sejumlah penyelenggara melalui Regulatory Sandbox dengan model bisnis baru, seperti tokenisasi emas, tokenisasi Surat Utang Negara melalui Kontrak Pengelolaan Dana (KPD), tokenisasi manfaat kepemilikan properti, penerbitan stablecoin Rupiah, serta kustodian aset keuangan digital nonperdagangan. Hal itu menunjukkan bahwa inovasi sektor keuangan digital mulai memasuki tahap implementasi di pasar.
“Pendalaman pasar keuangan digital tidak boleh dipahami sebagai proyek teknologi semata, tetapi harus menjadi bagian dari pembangunan ekonomi regional dan nasional. Targetnya bukan sekadar seberapa banyak inovasi yang dihasilkan, melainkan seberapa besar manfaatnya dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan inklusivitas, memperkuat efisiensi intermediasi sektor keuangan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat,” ujar Adi.
Adi juga menegaskan bahwa OJK terus membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah melalui Program Pengembangan Ekosistem Keuangan Daerah.
“Kami tidak ingin menduplikasi program pemerintah. OJK ingin membangun ekosistem sektor keuangan yang mendukung agenda pembangunan daerah, termasuk penguatan ekonomi kreatif, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi daerah,” katanya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Deputi Komisioner Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Luthfy Zain Fuady, Advisor Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber OJK Djoko Kurnijanto, serta Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochamad Muchlasin.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi atas inisiatif OJK dalam memperkuat sinergi pengembangan UMKM melalui digitalisasi keuangan.
“Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum untuk menyatukan visi, memperkuat sinergi, dan membangun langkah nyata agar digitalisasi keuangan menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur,” kata Fatmawati.
Ia juga menekankan pentingnya pendampingan kepada pelaku UMKM, termasuk penguatan literasi keuangan dan pencatatan keuangan usaha agar memiliki kredibilitas dalam mengakses pembiayaan formal. Menurutnya, transformasi digital sektor keuangan akan mendorong UMKM naik kelas, terintegrasi dengan ekosistem digital, serta mampu menembus pasar yang lebih luas.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Mochamad Muchlasin mengungkapkan bahwa perekonomian Sulawesi Selatan pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 6,88 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.
Menurut Muchlasin, pengembangan ekonomi daerah ke depan akan difokuskan pada hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, penguatan koordinasi antarlembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha.
“Langkah selanjutnya yang akan didorong dalam pengembangan ekonomi daerah antara lain hilirisasi, peningkatan inklusi keuangan, koordinasi lembaga jasa keuangan, penyediaan dan pendampingan usaha, serta penguatan kapasitas pelaku usaha,” ujar Muchlasin.
FGD tersebut merupakan bagian dari Forum Komunikasi Lintas Bidang yang dihadiri Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perwakilan Bank Indonesia, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kota Makassar, akademisi, perbankan dan lembaga jasa keuangan, serta pelaku UMKM, koperasi, dan pelaku usaha di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
Forum ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai pemanfaatan digitalisasi keuangan bagi pengembangan UMKM di wilayah Indonesia Timur, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mengidentifikasi tantangan, peluang, dan kebutuhan pengembangan digitalisasi keuangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.
Diskusi dipandu Dosen Universitas Katolik Parahyangan Yulius Purwadi Hermawan yang memaparkan berbagai peluang dan tantangan pengembangan ekonomi Indonesia Timur. Pembahasan meliputi potensi ekonomi kawasan, penguatan kolaborasi dan ekosistem pengembangan ekonomi daerah, tantangan pembangunan wilayah, serta peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui forum tersebut, OJK bersama pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, akademisi, serta pelaku usaha berkomitmen memperkuat sinergi dalam membangun ekosistem digitalisasi keuangan yang mampu memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Indonesia Timur.
