MUNA BARAT, Lensainformasi.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara, menjadi salah satu daerah prioritas dalam upaya penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM).
Selain penambahan kuota, pemerintah pusat juga akan mengevaluasi pola distribusi BBM di Mubar serta memetakan wilayah yang belum mendapatkan pelayanan BBM bersubsidi secara optimal.
Kepastian tersebut disampaikan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, La Ode Suleman, saat rapat bersama jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mubar di Aula Rumah Jabatan Bupati Mubar, Jumat (4/9).
La Ode Suleman mengatakan, kunjungan jajaran Kementerian ESDM ke Mubar merupakan tindak lanjut atas aspirasi Pemkab Mubar terkait persoalan ketersediaan BBM, penambahan kuota, serta kebutuhan pembukaan SPBU baru.
“Apa yang dipaparkan oleh Pemkab Mubar menjadi prioritas kami. Artinya, kami tidak perlu jauh-jauh ke sini kalau tidak menjadi prioritas,” kata La Ode Suleman.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Mubar memaparkan data alokasi dan kebutuhan BBM di wilayahnya. Berdasarkan data yang disampaikan, alokasi BBM untuk Mubar tahun ini sekitar 4.016.000 liter, sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai sekitar 13.261.872 liter per tahun.
Kesenjangan antara alokasi dan kebutuhan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi pemerintah pusat dalam mencari solusi atas persoalan BBM di Mubar.
La Ode Suleman mengatakan, data yang disampaikan Pemkab Mubar akan terlebih dahulu divalidasi bersama. Pemerintah juga akan mengevaluasi pola distribusi BBM yang selama ini diterapkan.
“Data ini tentu dari berbagai sumber. Nah, sumber-sumber ini harus divalidasi. Begitu pula dengan pola distribusi BBM yang sudah dilakukan selama ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, konsep penyelesaian persoalan BBM di Mubar telah tersedia. Selanjutnya, pemerintah akan menentukan tahapan yang perlu dilakukan agar pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Kepala BPH Migas sudah lengkap solusinya. Tinggal bagaimana tahapan yang akan dilakukan seperti apa, itu perlu kita lewati untuk bisa sepenuhnya menyiapkan kebutuhan BBM untuk masyarakat Mubar,” katanya.
Menurutnya, dalam satu hingga dua minggu ke depan, Kementerian ESDM bersama Pemkab Mubar akan melakukan evaluasi lebih lanjut. Setelah itu, proses administrasi akan disesuaikan agar kebijakan penambahan kuota BBM dapat direalisasikan.
Pemerintah pusat juga akan memetakan titik-titik wilayah di Mubar yang selama ini belum mendapatkan pelayanan BBM bersubsidi secara optimal.
“Nanti kami akan lebih mendetailkan bersama Pak Bupati kira-kira titik-titik mana yang belum terlayani BBM kompensasi negara ini. Karena tidak sedikit keluhan dari masyarakat di luar ibu kota Mubar ini karena disparitas harga yang tinggi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudin Anas, mengatakan kondisi di Mubar membutuhkan dukungan pemerintah pusat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat.
Ia meminta jajaran Pertamina agar pengiriman alokasi BBM untuk Mubar tahun ini dapat dipercepat.
“Apabila nanti di akhir tahun ada periode untuk kami menyesuaikan, nanti akan kami menjadikan perhatian khusus untuk Mubar,” ucap Wahyudin.
Menurut Wahyudin, kepadatan antrean di SPBU Mubar tidak hanya berkaitan dengan pelayanan BBM, tetapi juga berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.
Masyarakat yang seharusnya menggunakan waktunya untuk bekerja dan melakukan aktivitas produktif justru harus menghabiskan waktu untuk mengantre mendapatkan BBM.
BPH Migas, kata dia, juga mendorong adanya penambahan titik layanan apabila diperlukan untuk mengurai kepadatan antrean.
“Kami juga tadi melihat langsung kondisi antrean di lapangan. Jadi kami mendorong kepada Pak Bupati, jika diperlukan titik tambahan pendirian SPBU baru untuk mengurai kepadatan antrean, nanti bisa dilakukan koordinasi dengan Pertamina Patra Niaga karena bentuknya adalah kemitraan,” ungkapnya.
Selain penambahan titik layanan, Wahyudin menekankan pentingnya pengawasan distribusi agar BBM bersubsidi dapat diterima masyarakat yang berhak.
“Selain itu kami juga perlu sampaikan agar proses pendistribusian BBM ini harus ada pengawasan dari para pihak terkait agar proses penyalurannya tepat sasaran,” sambungnya.
Ia menegaskan, BPH Migas akan menindaklanjuti aspirasi Pemkab Mubar melalui evaluasi secara bertahap.
“Nanti apapun bentuknya kita akan lakukan evaluasi secara bertahap. Insya Allah niat baik untuk melayani masyarakat menjadi perhatian kami,” tutupnya.
Direktur Pemasaran Korporat Pertamina Patra Niaga, Alimudin Baso, mengatakan pertemuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Pertamina menghasilkan sejumlah poin penting terkait penanganan persoalan BBM di Mubar.
Menurutnya, Pertamina bersama BPH Migas meyakinkan Pemkab Mubar bahwa pemerintah akan menyiapkan kebijakan terkait penambahan kuota BBM untuk Mubar.
Namun, kebijakan tersebut harus diikuti dengan perluasan akses serta perbaikan distribusi BBM.
“Kami meminta Forkopimda untuk melakukan perbaikan proses distribusi. Karena ini adalah barang subsidi yang di situ ada duit negara, maka kami harapkan tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa BBM bersubsidi memiliki keterbatasan dan pengadaannya menggunakan anggaran negara sehingga pengendalian serta pengawasan perlu dilakukan secara baik.
“BBM ini sangat terbatas dan pengadaannya mahal menggunakan APBN, maka kita harapkan agar pengendalian dan pengawasan dilakukan secara baik,” tutupnya.
Bupati Mubar La Ode Darwin mengatakan Pemkab Mubar akan terus memperjuangkan penyelesaian persoalan BBM yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Menurutnya, ketersediaan BBM memiliki pengaruh terhadap aktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat.
Karena itu, seluruh langkah yang disarankan pemerintah pusat, baik terkait penambahan kuota, pendirian SPBU baru maupun pengawasan distribusi, akan ditindaklanjuti Pemkab Mubar.
“Terima kasih kepada Dirjen Migas, BPH Migas, Direktur Pertamina beserta seluruh jajaran atas kesempatannya hadir di Mubar. Semoga apa yang menjadi aspirasi kami bisa segera terealisasi,” kata Darwin.
Ia menilai kehadiran jajaran Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga secara langsung di Mubar menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk terus memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
“Kehadiran bapak ibu sekalian memberi semangat bagi kami untuk bagaimana menjalankan pemerintahan untuk masyarakat Mubar yang lebih baik,” tutupnya.
Kunjungan Kementerian ESDM, BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga ke Mubar merupakan tindak lanjut dari persoalan kelangkaan dan kepadatan antrean BBM yang disampaikan Bupati La Ode Darwin saat audiensi di Jakarta pada pekan sebelumnya.
