JAKARTA, Lensainformasi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Tahun 2025-2029.
Rakor ini merupakan tindak lanjut atas Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani bersama lima kementerian/lembaga (K/L) pada Senin (17/3/2025) lalu.
“Kita akan mengadakan pertemuan setiap bulan untuk memastikan kontrol dan monitoring atas pengembangan serta dinamika proyek ILASPP,” ujar Menteri Nusron dalam Rakor yang berlangsung di Kantor Badan Informasi Geospasial (BIG), Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, Rakor ini memiliki peran penting dalam mengintegrasikan administrasi pertanahan dan tata ruang di berbagai kementerian, termasuk Kementerian ATR/BPN, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, dan BIG.
“Agar ke depan proses kadastral bisa diselesaikan dengan tuntas, terutama terkait Areal Penggunaan Lain (APL) di sektor kehutanan maupun transmigrasi,” jelasnya.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, yang turut hadir dalam Rakor ini menyampaikan bahwa integrasi data nasional menjadi bagian dari amanat Presiden Republik Indonesia kepada Kementerian Transmigrasi.
“Kami merasa beruntung dapat terlibat dalam program ini. Dengan adanya ILASPP, persoalan terkait lahan dapat lebih terorganisir dan terkoordinasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BIG, Muh Aris Marfai, yang menjadi tuan rumah Rakor, melaporkan bahwa BIG telah membentuk struktur organisasi dengan berbagai peran, termasuk pembina, pengarah, direktur, dan tim teknis yang bertanggung jawab dalam penyediaan peta untuk ILASPP.
“Kami telah menyiapkan tim teknis yang akan bekerja sesuai dengan kebutuhan proyek ini,” ungkapnya.
Rakor ini turut dihadiri oleh perwakilan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dari Kemendagri, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Selain itu, hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; serta Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati, beserta jajaran.
