MEDAN, Lensainformasi.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sumatera Utara pada Rabu (7/5/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Menteri Nusron memberikan pembinaan langsung kepada seluruh Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan Kepala Subbagian Tata Usaha se-Provinsi Sumut.
Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya penataan pegawai yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, serta memperkuat integritas aparatur pertanahan.
“Kita bisa memiliki sistem kerja yang canggih, prosedur yang lengkap, dan sumber daya yang cukup. Tapi jika tidak dibarengi dengan integritas, semua itu akan sia-sia,” tegas Nusron.
Ia menyampaikan bahwa integritas menjadi pondasi utama dalam menjalankan tugas pertanahan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
Oleh karena itu, pembenahan sistem dan pola kerja harus diiringi dengan komitmen moral dan profesionalisme seluruh jajaran.
Menyambut arahan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumut, Sri Pranoto, menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong transformasi pelayanan pertanahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Kami siap menindaklanjuti arahan Bapak Menteri. Seluruh Kantor Pertanahan di Sumut akan terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Sri Pranoto.
Ia juga menekankan pentingnya perubahan pola pikir dan pola kerja seluruh jajaran BPN di Sumut untuk membangun kepercayaan publik melalui layanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Turut hadir dalam kegiatan pembinaan tersebut Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang, Reny Windyawati; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Tenaga Ahli Menteri Bidang Bantuan Hukum dan Litigasi, M. Robi Rismansyah.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya strategis Kementerian ATR/BPN dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan di daerah, dengan menitikberatkan pada pembinaan sumber daya manusia, penguatan integritas, dan dorongan inovasi pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
