JAKARTA, Lensainformasi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement (LANDLAB), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Proyek LANDLAB merupakan bentuk kerja sama hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah, yang akan berlangsung selama tiga tahun, sejak April 2025 hingga April 2028.
“Atas nama Kementerian ATR/BPN, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada JICA atas kepercayaan dan dukungan dalam proyek ini. Kami berharap LANDLAB dapat memperkuat kualitas kebijakan di bidang pengembangan pertanahan dan pengelolaan Bank Tanah,” ujar Menteri Nusron.
Dalam forum JCC ini, para pemangku kepentingan akan merumuskan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas perumusan kebijakan pengembangan pertanahan dan Bank Tanah yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Menteri Nusron menekankan pentingnya kebijakan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar respons sesaat.
“Kebijakan ke depan tidak boleh hanya berdasarkan intuisi atau jangka pendek. Harus benar-benar based on data, agar keputusan tidak bersifat tambal sulam,” tegasnya.
Kepala JICA Indonesia, Takeda Sachiko, menyatakan bahwa proyek LANDLAB menjadi langkah awal untuk memperkuat tata kelola pertanahan di Indonesia.
Ia mencatat bahwa dengan wilayah daratan yang lima kali lebih luas dari Jepang, Indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan pertanahan secara strategis.
“Kami berharap proyek ini mendukung pengembangan infrastruktur, termasuk proyek berbasis Transit Oriented Development (TOD). Kami sangat terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak demi tercapainya kolaborasi yang produktif,” ungkap Takeda.
Rapat ini diikuti oleh perwakilan berbagai kementerian/lembaga, baik secara luring maupun daring, antara lain dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan; Kementerian PPN/Bappenas; Kementerian Perhubungan; Kementerian PUPR; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur; serta PT MRT Jakarta.
Menteri Nusron turut didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
