KENDARI, Lensainformasi.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat portofolio perbankan di wilayah Bumi Anoa terus menunjukkan kinerja positif hingga September 2025, khususnya pada penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan total kredit perbankan di Sulawesi Tenggara per September 2025 tercatat sebesar Rp41,72 triliun, atau tumbuh 11,90 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“Pangsa kredit UMKM telah mencapai 38,47 persen dari total kredit perbankan di Sulawesi Tenggara, dengan nominal kredit UMKM sebesar Rp16,05 triliun,” ujar Bismi Maulana Nugraha saat Bincang Jasa Keuangan bersama insan pers, Sabtu (29/11/2025).
Dari sisi kualitas, rasio Non Performing Loan (NPL) kredit UMKM tercatat sebesar 3,20 persen, masih berada dalam batas aman meski menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya.
Secara rinci, penyaluran kredit mikro tercatat sebesar Rp8,90 triliun, kredit kecil sebesar Rp5,55 triliun, dan kredit menengah mencapai Rp1,59 triliun.
Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana masyarakat, OJK mencatat total Dana Pihak Ketiga (DPK)perbankan di Sulawesi Tenggara hingga September 2025 mencapai Rp33,11 triliun, atau tumbuh 2,56 persen yoy.
Komposisi DPK masih didominasi oleh tabungan dengan porsi 62,83 persen atau sebesar Rp20,8 triliun. Selanjutnya giro tercatat sebesar Rp6,8 triliun atau 20,71 persen, dan deposito sebesar Rp5,4 triliun atau 16,46 persen.
Berdasarkan wilayah, penghimpunan DPK terbesar masih terkonsentrasi di Kota Kendari dengan nilai mencapai Rp17,43 triliun atau 53,54 persen dari total DPK Sultra. Disusul Kabupaten Kolaka sebesar Rp4,26 triliun (13,10 persen), Kota Baubau Rp3,93 triliun (12,09 persen), Kabupaten MunaRp1,64 triliun (5,05 persen), dan Kabupaten Wakatobi sebesar Rp570 miliar (1,75 persen).
Bismi menegaskan akan terus mendorong penguatan peran perbankan daerah, khususnya dalam meningkatkan pembiayaan UMKM secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga kualitas kredit dan stabilitas sistem keuangan di daerah.
