KENDARI, Lensainformasi.com – Mengawali tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan literasi dan edukasi keuangan di tiga kabupaten, yakni Muna, Konawe Kepulauan, dan Konawe Selatan.
Kegiatan ini menyasar masyarakat desa, khususnya di wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T), yang dinilai masih sulit mengakses informasi dan layanan keuangan.
Kepala Bagian PEPK dan LMSt OJK Sultra, Shintia Wijayanti Putri Purnamasari, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tugas dan fungsi OJK, pengenalan produk jasa keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal melalui program PASTI (Pelajari, Pahami, dan Waspada Investasi Ilegal).
Peserta edukasi terdiri dari masyarakat desa dengan jumlah 50-100 orang per desa. Selain dari OJK Sultra, materi juga disampaikan oleh perwakilan Industri Jasa Keuangan (IJK) yang ikut berpartisipasi, seperti PT BPD Sultra, PD BPR Bahteramas Raha, PD BPR Bahteramas Konawe, dan PD BPR Bahteramas Konawe Selatan.
“Kegiatan literasi dan edukasi ini merupakan bagian dari perlindungan konsumen, khususnya dalam aspek pencegahan. Masyarakat harus memahami manfaat dan risiko produk jasa keuangan sebelum menggunakannya, serta mampu membedakan antara produk yang legal dan ilegal,” ujar Shintia.
Menurutnya, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia berada di angka 65,43% sementara inklusi keuangan mencapai 75,02%.
Perbedaan angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang telah menggunakan produk keuangan tanpa memahami manfaat dan risikonya secara penuh.
Edukasi ini mendapat apresiasi dari para kepala desa yang menilai kegiatan ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang mayoritas bekerja sebagai petani dan selama ini kesulitan mengakses informasi keuangan.
Shintia berharap dengan adanya program ini, masyarakat semakin memahami pentingnya layanan keuangan yang legal dan logis, serta mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Bumi Anoa.
