SURABAYA, Lensainformasi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan status tanah yang clean and clear merupakan langkah awal dalam mendorong investasi di daerah.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ekonomi Desa Jawa Timur, ia mengimbau pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Timur untuk segera menuntaskan target RDTR yang telah ditetapkan.
“Kami meminta kepada Ibu Gubernur, Bapak Bupati, dan Wali Kota untuk bersama-sama menuntaskan RDTR. Kami tengah mempercepat proses perizinan melalui Ease of Doing Business, maka harus ada RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS),” ujar Menteri Nusron dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Grahadi, Surabaya, Minggu (9/3/2025).
Menurutnya, dengan sistem ini, penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dapat dilakukan lebih cepat.
“Saat ini, proses penyusunan RDTR bisa memakan waktu 6 hingga 8 bulan, tetapi jika RDTR sudah selesai dan terhubung dengan OSS, KKPR bisa terbit dalam waktu hanya 2 jam,” jelasnya.
Saat ini, penyelesaian RDTR di Jawa Timur baru mencapai 19% dari target. Dari 464 RDTR yang ditargetkan, baru 86 Perda/Perkada RDTR yang tersedia. Sementara itu, RDTR yang telah terintegrasi dengan OSS baru mencapai 37 dokumen.
Untuk mempercepat pencapaian target ini, Menteri Nusron menekankan pentingnya koordinasi erat antara Kementerian ATR/BPN dan Pemda.
Ia menyebutkan bahwa sinergi yang kuat akan menjadi kunci dalam pengelolaan tata ruang yang lebih baik, sekaligus mempercepat masuknya investasi.
“Dengan koordinasi yang lebih solid, target pertanahan dan tata ruang tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar diwujudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian daerah,” tegasnya.
Menteri Nusron juga menekankan bahwa Pemda memiliki peran strategis dalam implementasi kebijakan pertanahan dan tata ruang. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menciptakan tata ruang yang lebih tertata dan kondusif bagi investasi.
Dengan demikian, Jawa Timur diharapkan bisa menarik lebih banyak investasi, mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Rakor kali ini mengusung tema “Kebijakan dan Pelayanan Pertanahan dan Tata Ruang untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional.”
Hadir dalam acara tersebut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak; serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, beserta jajaran.
