BOGOR, Lensainformasi.com – Sebagai langkah penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor yang kerap melanda wilayah Bogor, pemerintah melakukan penertiban terhadap empat villa di kawasan Puncak.
Penertiban ini dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Kehutanan, karena bangunan tersebut berdiri di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, sebagaimana diatur dalam Perda RTRW Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2024.
Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I Kementerian ATR/BPN, Rahma Julianti, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang, khususnya di kawasan hulu sungai yang berperan penting dalam ekosistem lingkungan.
“Bersama Kementerian Kehutanan, kami terus memastikan bahwa pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, terutama di wilayah Puncak yang memiliki peran strategis dalam pengendalian banjir dan longsor,” ujar Rahma usai penertiban.
Empat villa yang ditertibkan dalam operasi kali ini adalah Villa Forest Hill, Villa Sifor Afrika, Villa Cemara, dan Villa Pinus. Bangunan tersebut merupakan bagian dari 15 villa di hulu Sungai DAS Ciliwung yang terindikasi melanggar aturan tata ruang dan rencananya akan ditertibkan secara bertahap.
Direktur Penindakan Pidana Kehutanan Kementerian Kehutanan, Rudianto Saragih Napitu, menyampaikan bahwa langkah ini akan diperluas hingga mencakup DAS Bekasi dan DAS Cisadane dalam rangka mitigasi bencana akibat pembangunan liar di kawasan hutan.
“Kami akan melakukan klarifikasi dan evaluasi terhadap perizinan pendirian villa-villa ini. Langkah ini penting untuk mencegah dampak negatif pembangunan ilegal terhadap lingkungan,” jelas Rudianto.
Sementara proses penelitian lebih lanjut masih berlangsung, pemilik empat villa tersebut telah diberikan surat peringatan dan dipasangi plang peringatan.
Pemerintah juga akan melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para pengelola serta masyarakat sekitar, agar penertiban ini dapat dipahami secara menyeluruh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Langkah tegas ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, guna melindungi lingkungan dan mencegah bencana yang diakibatkan oleh pembangunan yang tidak sesuai dengan peraturan tata ruang.
