PALU, Lensainformasi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar di Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yang masih memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan demi kepentingan masyarakat.
Hal ini disampaikan Menteri Nusron saat melakukan pertemuan dengan seluruh kepala daerah se-Sulawesi Tengah pada Jumat (11/4/2025) di Kantor Gubernur Sulteng.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan serta pemanfaatan aset pertanahan.
“Di Sulawesi Tengah masih ada sekitar 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar. Ini menjadi peluang besar untuk mengembangkan HGU (Hak Guna Usaha) dan HGB (Hak Guna Bangunan). Tanah-tanah tersebut harus kita tata ulang dan berdayakan agar dapat dinikmati seluas-luasnya oleh masyarakat,” ujar Nusron Wahid kepada awak media.
Lebih lanjut, Menteri Nusron menyampaikan bahwa Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menginstruksikan Kementerian ATR/BPN untuk menekan ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia.
Penataan ulang sistem pertanahan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pemerataan, keadilan, dan kesinambungan ekonomi.
“Penataan ini kami terjemahkan dalam tiga prinsip: yang besar jangan dimatikan tapi jangan diberi ruang ekspansi lagi, yang kecil harus kita dorong untuk tumbuh, dan yang belum ada harus kita ciptakan. Karena itu, dibutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh kepala daerah,” tegasnya.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, menyatakan dukungannya atas langkah yang disampaikan Menteri ATR/BPN.
“Semua arahan sudah sangat jelas, dan insyaallah akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Bapak Menteri,” ujarnya.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh para wali kota dan bupati se-Sulawesi Tengah. Menteri ATR/BPN juga didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Harison Mocodompis serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulteng, Muh. Tansri.
