PALU, Lensainformasi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan.
Penegasan ini disampaikan dalam arahannya kepada para kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat (11/04/2025), di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
“Peran pemerintah daerah yang pertama adalah memastikan kepastian status kepemilikan tanah masyarakat atau land tenure. Mohon bantu kami untuk mengidentifikasi dengan jelas mana tanah adat, mana yang bukan,” ujar Menteri Nusron.
Ia menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi pertanahan bertujuan memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, menjamin kepastian hukum atas tanah, serta meningkatkan pendapatan negara.
Namun, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada dukungan konkret dari pemerintah daerah.
Menteri Nusron juga menyoroti pentingnya validitas surat keterangan tanah yang dikeluarkan pemerintah daerah.
Ia menekankan agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kepemilikan atau penerbitan sertipikat di kawasan yang tidak semestinya, seperti wilayah perairan atau kawasan hutan.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN turut mendorong pelaksanaan Reforma Agraria secara menyeluruh di daerah.
Ia berharap, melalui program ini, akses terhadap tanah dapat diberikan secara lebih adil dan merata kepada masyarakat lokal.
“Pemerintah daerah juga diharapkan aktif dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengelola tanahnya secara produktif. Selanjutnya, land development atau pengendalian pembangunan harus diarahkan sesuai dengan ketentuan KKPR dan tata ruang yang berlaku,” tambahnya.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Kementerian ATR/BPN optimistis bahwa modernisasi pertanahan akan segera terwujud, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Sulawesi Tengah.
Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Biro Humas ATR/BPN, Harison Mocodompis, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Muh. Tansri.
