Opini : Rycko Charles Plaikol, Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir KPPN Kendari
KENDARI, Lensainformasi.com – Setiap tahun, APBN menjadi denyut nadi pembangunan di seluruh pelosok negeri, termasuk Sulawesi Tenggara. Tahun 2025, pemerintah pusat kembali mengalokasikan dana besar melalui KPPN Kendari, baik untuk belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah.
Jika melihat data hingga 31 Mei 2025, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai 26,94% dari pagu Rp5,25 triliun, sementara transfer ke daerah sudah 33,67% dari pagu Rp9,98 triliun.
Angka-angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dinamika pembangunan dan harapan masyarakat Sultra untuk masa depan yang lebih baik.
Belanja Pemerintah Pusat: Fondasi Layanan Dasar, Infrastruktur, dan Lapangan Kerja
Belanja pemerintah pusat di Sultra didominasi oleh belanja pegawai (43,5% dari Rp857,8 miliar), diikuti belanja barang (19% dari Rp406 miliar), belanja modal (12,6% dari Rp144 miliar), dan bantuan sosial (47% dari Rp6,3 miliar). Komposisi ini menunjukkan negara masih menempatkan layanan dasarseperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi publik sebagai prioritas utama. Namun, belanja modal yang relatif kecil menandakan tantangan tersendiri: bagaimana memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan, padahal infrastruktur adalah kunci pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Dampak sosial dari belanja pemerintah pusat sangat terasa dalam penciptaan lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Belanja pegawai menjaga stabilitas pendapatan ASN, guru, tenaga kesehatan, dan aparatur desa. Efek tidak langsungnya adalah menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya mendorong permintaan barang/jasa lokal dan membuka peluang kerja di sektor informal. Sementara itu, belanja barang dan modal menyerap tenaga kerja lokal melalui proyek-proyek konstruksi, pengadaan barang, dan jasa pendukung. Bahkan bantuan sosial, meski nominalnya kecil, sangat berarti bagi masyarakat miskin yang masih berjumlah sekitar 319 ribu jiwa (11,21% dari total penduduk, Maret 2024), sekaligus menjaga stabilitas sosial.
Transfer ke Daerah: Mesin Penggerak Ekonomi Lokal dan Penciptaan Kerja
Transfer ke daerah menjadi instrumen vital dalam pemerataan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp538 miliar (33%), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2,1 triliun (39,5%), Dana Alokasi Khusus Nonfisik Rp377 miliar (24,5%), Dana Alokasi Khusus Fisik Rp2,5 miliar (0,3%), Dana Desa Rp335,7 miliar (45,7%), dan Dana Insentif Daerah Rp3,4 miliar (15,3%). Dana-dana ini langsung menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat kabupaten/kota dan desa.
DAU dan Dana Desa, yang realisasinya relatif tinggi, sangat penting untuk membiayai layanan dasar, pembangunan infrastruktur desa, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana Desa, misalnya, telah terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di desa-desa Sultra. Program padat karya tunai, pembangunan irigasi, jalan desa, dan pasar rakyat menjadi sumber pekerjaan musiman maupun tetap. Namun, realisasi DAK Fisik yang masih sangat rendah (0,3%) menjadi catatan penting: ada hambatan birokrasi, perencanaan, atau pelaksanaan yang harus segera diatasi agar pembangunan fisik tidak tertunda dan penyerapan tenaga kerja optimal.
Dampak Sosial APBN: Mendorong Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Indikator Ketenagakerjaan: Bukti Nyata Dampak APBN
Data ketenagakerjaan Sultra menunjukkan tren positif. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2024 naik menjadi 72,81% (dari 70,07% di 2023), menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 3,09% (dari 3,15% di 2023), menunjukkan penyerapan tenaga kerja yang membaik. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menyerap tenaga kerja terbesar (479.731 orang dari total 1,43 juta pekerja), diikuti perdagangan, jasa, dan konstruksi yang tumbuh didorong oleh belanja pemerintah dan transfer ke daerah.
Rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal di Sultra tahun 2024 mencapai Rp2,95 juta (naik dari Rp2,87 juta di 2023). Pekerja informal juga mengalami kenaikan pendapatan, terutama di sektor jasa dan perdagangan yang tumbuh karena belanja pemerintah. Namun, pekerja keluarga/tak dibayar (165.674 orang) masih tinggi, menandakan banyaknya pekerjaan informal dan potensi untuk ditingkatkan menjadi pekerjaan layak melalui intervensi APBN.
Penurunan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas Hidup
APBN juga berperan dalam menurunkan kemiskinan. Jumlah penduduk miskin turun dari 321,53 ribu (2023) menjadi 319,71 ribu (2024). Penurunan ini tidak lepas dari efek APBN yang memperluas akses pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat jaring pengaman sosial (bansos, subsidi, program padat karya). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 73,62 di 2024 (dari 72,94 di 2023), didorong oleh peningkatan pendapatan, pendidikan, dan kesehatan—semua sangat dipengaruhi oleh belanja APBN.
Akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi) juga meningkat seiring pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang dibiayai APBN. Dana desa dan transfer ke daerah banyak digunakan untuk pelatihan, modal usaha, dan pengembangan UMKM, yang terbukti efektif membuka lapangan kerja baru di sektor informal dan ekonomi kreatif.
Peluang dan Tantangan: Sinergi, Inovasi, dan Tata Kelola
APBN 2025 membuka peluang besar bagi Sulawesi Tenggara untuk mempercepat transformasi ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi tulang punggung, namun sektor industri pengolahan dan pertambangan juga tumbuh pesat. Dana transfer ke daerah harus dimanfaatkan untuk mendorong hilirisasi, pengembangan UMKM, dan inovasi ekonomi kreatif.
Tantangan utama tetap pada tata kelola: bagaimana memastikan setiap rupiah APBN benar-benar sampai ke masyarakat, tidak tersendat di birokrasi, dan tidak bocor oleh korupsi. Pengawasan, transparansi, dan partisipasi masyarakat harus diperkuat. Selain itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa sangat penting agar program pembangunan tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.
APBN sebagai Pilar Transformasi Sosial-Ekonomi
APBN 2025 yang disalurkan melalui KPPN Kendari terbukti berdampak signifikan dalam meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan di Sulawesi Tenggara. Dampak sosialnya tidak hanya terlihat dari penurunan pengangguran dan kemiskinan, tetapi juga dari meningkatnya kualitas hidup, penguatan ekonomi lokal, dan stabilitas sosial. Namun, tantangan ke depan adalah memastikan kualitas pekerjaan yang tercipta semakin baik, pemerataan manfaat hingga ke desa-desa, dan percepatan realisasi anggaran di sektor-sektor strategis.
APBN bukan sekadar angka, melainkan harapan nyata bagi jutaan warga Sultra untuk hidup lebih sejahtera dan bermartabat.
Disclaimer:
Tulisan ini adalah opini pribadi yang tidak mewakili atau mencerminkan pendapat organisasi atau institusi manapun.
