KONAWE SELATAN, Lensainformasi.com — Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menggelar Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Penetapan Lokasi Pembangunan Fasilitas Grup 5 Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Jumat (17/10/2025), bertempat di Auditorium Kantor Bupati Konawe Selatan.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo dan Wakil Bupati Wahyu Ade Pratama Imran, bersama perwakilan dari Grup 5 Kopassus, unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga lokal.
Dalam sambutannya, Bupati Irham Kalenggo menjelaskan penetapan lokasi pembangunan fasilitas militer Grup 5 Kopassus merupakan bagian dari program strategis pertahanan negara, yang sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ia menuturkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Gubernur telah melakukan koordinasi langsung dengan sejumlah kementerian, antara lain Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk mempercepat proses legalisasi dan penyerahan lahan.
“Alhamdulillah, status tanah eks HGU PT Kapas Indah Indonesia sudah jelas dan sah. Pemerintah pusat bersama ATR/BPN siap menyerahkan lahan ini untuk kepentingan pertahanan negara. Sisanya akan dikembalikan untuk masyarakat dengan kepastian hukum,” ungkap Bupati Irham dalam pidatonya.
Lahan eks HGU PT Kapas Indah Indonesia telah disepakati untuk dibagi menjadi dua peruntukan: sekitar 500 hektar akan digunakan untuk pembangunan fasilitas Grup 5 Kopassus, sedangkan 1.393 hektar lainnya akan dikembalikan kepada masyarakat melalui pengaturan yang legal dan transparan.
Pihak perusahaan menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah dengan menyerahkan lahan kepada negara melalui prosedur resmi.
Sementara itu, masyarakat juga akan memperoleh jaminan hukum atas sisa lahan yang tidak digunakan untuk kepentingan pertahanan.
Sebagai satuan baru, Grup 5 Kopassus akan memperkuat sistem pertahanan nasional. Saat ini, Grup 1 dan 2 ditempatkan di Pulau Jawa, Grup 3 di Sumatera, Grup 4 di Kalimantan, dan Grup 5 ditetapkan di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Konawe Selatan.
“Pembangunan fasilitas ini bukan hanya memperkuat pertahanan nasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi positif bagi daerah. Konawe Selatan akan menjadi salah satu titik strategis dalam mendukung stabilitas dan keamanan nasional,” tegas Bupati Irham.
Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan berkomitmen menjadi fasilitator antara masyarakat, TNI, dan pemerintah pusat agar proses penataan serta pembangunan berjalan tertib, adil, dan memberikan manfaat luas.
Dukungan juga mengalir dari berbagai pihak, termasuk tokoh adat dan masyarakat yang menyambut baik rencana tersebut.
“Ini langkah besar bagi Konawe Selatan. Kita tidak hanya menjadi wilayah strategis pertahanan nasional, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutup Bupati Irham.
