NASIONAL, Lensainformasi.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih UHC Award 2026 Kategori Madya atas capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 89,65 persen peserta aktif pada tahun 2025.
Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Sultra dalam memperluas akses layanan dan perlindungan kesehatan yang inklusif bagi masyarakat.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, pada acara Deklarasi dan Pencanangan UHC serta Penghargaan Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga partisipasi aktif masyarakat.
“Capaian ini merupakan wujud nyata semangat gotong royong dalam membangun masyarakat Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius,” ujarnya.
Berdasarkan data per 1 Desember 2025, cakupan UHC Sulawesi Tenggara tercatat mencapai 89,65 persen peserta aktif, atau setara dengan 2.553.935 peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dari jumlah tersebut, sebanyak 602.806 peserta merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang didanai melalui APBD Provinsi Sultra.
Capaian ini menunjukkan tren positif dibandingkan tahun 2024 yang berada di angka 86,04 persen, atau 2.430.237 peserta aktif, dengan 559.993 peserta PBI yang didukung APBD.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Program JKN secara berkelanjutan. Ke depan, Pemprov Sultra menargetkan cakupan peserta aktif mencapai 95 persen agar dapat naik ke kategori UHC Utama.
Untuk mewujudkan target tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Sultra terus melakukan pembenahan sistem layanan, pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan agar lebih akurat dan terintegrasi, serta mendorong peningkatan literasi kesehatan masyarakat.
Selain itu, Pemprov Sultra juga memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan pihak swasta, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kemudahan akses layanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil.
Meski demikian, Gubernur menegaskan bahwa keberhasilan Program JKN tidak hanya bergantung pada pemerintah dan pemberi kerja. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya peserta mandiri, dalam membayar iuran secara tertib menjadi kunci utama keberlanjutan program perlindungan kesehatan nasional.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, Pemprov Sulawesi Tenggara optimistis Program UHC akan terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di Bumi Anoa.
