KENDARI, Lensainformasi.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar High Level Meeting (HLM) dalam rangka memperkuat sinergi dan kesiapan pelaksanaan Program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) yang terintegrasi dengan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Konawe.
Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim dan berlangsung di Kendari, Kamis (22/1/2026).
High Level Meeting tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap visi pembangunan nasional “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta implementasi Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya pembangunan dari desa dan kawasan pesisir guna mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, menjelaskan sinergi Program EKI dan KNMP dirancang sebagai pendekatan terintegrasi untuk mempercepat pembangunan kawasan nelayan dan desa pesisir secara berkelanjutan.
Program ini direncanakan akan dilaksanakan di Desa Sorue Jaya, Kabupaten Konawe, dan menjadi bagian dari agenda strategis nasional yang dijadwalkan akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia.
Melalui sinergi EKI–KNMP, OJK bersama Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat desa dan nelayan, pengembangan serta diversifikasi usaha produktif, perluasan akses pembiayaan dan layanan keuangan, termasuk perbankan, pembiayaan mikro, layanan keuangan digital, serta penguatan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.
“OJK berperan sebagai otoritas yang mengatur, mengawasi, dan mengembangkan sektor jasa keuangan. Melalui program ini, kami mengoordinasikan peran perbankan, industri keuangan non-bank, dan asuransi agar selaras dengan kebutuhan masyarakat desa dan nelayan,” ujar Bismi.
Sementara itu, Wakil Bupati Konawe Syamsul Ibrahim menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Konawe terhadap pelaksanaan sinergi Program EKI dan KNMP.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah serta mengoptimalkan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Sebagai tindak lanjut High Level Meeting tersebut, OJK bersama Pemerintah Kabupaten Konawe akan menggelar pertemuan lanjutan dengan melibatkan Industri Jasa Keuangan.
Langkah ini bertujuan memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan sekaligus memperkuat koordinasi agar implementasi program berjalan terarah, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan dan desa pesisir.
