NASIONAL, Lensainformasi.com – Anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga 8 persen yang memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian sementara perdagangan (trading halt) dinilai bukan sekadar gejolak teknis pasar.
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menyebut peristiwa tersebut sebagai sinyal serius melemahnya fondasi kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Ketua DPP GMNI, Sujahri Somar, menegaskan bahwa guncangan di pasar modal selalu berdampak luas dan tidak berhenti pada pergerakan indeks semata. Menurutnya, ketika kepercayaan investor melemah, efek domino akan merambat ke sektor riil, dunia kerja, hingga kondisi sosial masyarakat.
“Pasar bukan bereaksi berlebihan. Pasar sedang membaca arah kebijakan. Ketika sinyal yang ditangkap adalah ketidakpastian, yang terjadi bukan koreksi biasa, melainkan kepanikan yang bersifat sistemik,” tegas Sujahri dalam pernyataannya, Rabu (29/1).
Ia mengakui faktor eksternal, seperti penyesuaian kebijakan indeks global oleh MSCI, menjadi salah satu pemicu awal. Namun, menurut GMNI, tekanan pasar semakin memburuk akibat persepsi melemahnya independensi Bank Indonesia sebagai institusi penyangga stabilitas moneter nasional.
“Masalahnya bukan hanya MSCI. Yang lebih berbahaya adalah ketika benteng moneter kita dipersepsikan tidak lagi netral. Dalam kondisi seperti itu, satu sentimen negatif kecil bisa berubah menjadi gelombang besar,” ujarnya.
Sujahri menjelaskan, independensi bank sentral merupakan fondasi utama kepercayaan pasar. Bank sentral yang dianggap terlalu dekat dengan kepentingan politik dinilai rawan mengambil kebijakan jangka pendek yang mengabaikan stabilitas jangka panjang.
“Investor membutuhkan kepastian bahwa kebijakan moneter dibuat secara profesional dan independen. Ketika keyakinan itu hilang, modal akan mencari tempat yang lebih aman,” katanya.
GMNI juga menyoroti derasnya arus keluar modal asing (capital outflow) yang berpotensi menekan stabilitas sektor keuangan. Jika tidak dimitigasi dengan baik, kondisi tersebut dapat berdampak pada perbankan, pembiayaan usaha, hingga melemahnya daya beli masyarakat.
“Krisis ekonomi selalu diawali krisis kepercayaan. Dan krisis kepercayaan lahir dari kebijakan yang tidak transparan dan tidak konsisten,” tegas Sujahri.
Lebih lanjut, DPP GMNI mengingatkan bahwa dampak krisis ekonomi tidak hanya dirasakan di pasar keuangan. Kelompok masyarakat rentan disebut akan menjadi pihak pertama yang terdampak.
“Ketika pasar goyah, yang pertama merasakan dampaknya bukan elite, melainkan pekerja. PHK, kenaikan harga, dan menyempitnya akses kredit menjadi pintu masuk krisis sosial,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, DPP GMNI menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak politisasi Bank Indonesia dan penempatan figur berlatar belakang politik dalam posisi strategis karena dinilai berpotensi merusak kredibilitas kebijakan moneter.
Kedua, GMNI menilai lemahnya mitigasi pemerintah dalam menghadapi dampak kebijakan indeks global mencerminkan ketidaksiapan menjaga marwah independensi otoritas moneter.
Ketiga, GMNI mendesak pemerintah dan Bank Indonesia memberikan jaminan terbuka terkait independensi kebijakan moneter agar kepercayaan pasar dan publik dapat dipulihkan.
Menutup pernyataannya, Sujahri mengingatkan bahwa menyalahkan faktor eksternal tanpa melakukan pembenahan internal hanya akan mempercepat krisis.
“Krisis ini bukan takdir. Ini peringatan. Kembalikan Bank Indonesia pada marwah independensinya, atau kita sedang membuka pintu bagi krisis ekonomi yang berpotensi berkembang menjadi krisis sosial,” pungkasnya.
