KENDARI, Lensainformasi.com — Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi II DPR RI melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Direktif Presiden di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (13/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat efektivitas implementasi kebijakan prioritas nasional di daerah.
Kegiatan ini menghadirkan akademisi di bidang ilmu pemerintahan sebagai narasumber dan diikuti sebanyak 212 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Komisi II DPR RI, akademisi, serta perangkat daerah terkait.
Peserta berasal dari 12 provinsi, yakni Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan beserta seluruh kabupaten/kota di wilayah tersebut.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Dr. Yusharto Huntoyungo, M.Pd menjelaskan monitoring dan evaluasi ini bertujuan memperkuat efektivitas implementasi program prioritas nasional di daerah melalui peningkatan koordinasi, pengawasan, serta perumusan rekomendasi kebijakan yang adaptif dan berbasis data.
Dalam forum tersebut, dibahas pelaksanaan sejumlah program direktif Presiden, di antaranya pertumbuhan ekonomi, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi daerah, percepatan penurunan stunting, swasembada pangan, sekolah rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan tiga juta rumah, Sekolah Garuda, serta Koperasi Merah Putih.
Selain itu, peserta juga membahas berbagai tantangan implementasi kebijakan di daerah, mulai dari koordinasi antarinstansi, dukungan sumber daya, kualitas data, hingga efektivitas komunikasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“BSKDN Kemendagri menilai monitoring dan evaluasi yang terintegrasi merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan strategis nasional dapat berjalan optimal, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” jelas Yusharto.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan tercipta sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, akademisi, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program prioritas nasional.
