KENDARI, Lensainformasi.com – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) terus memperkuat komitmen dalam mencegah praktik korupsi melalui peningkatan transparansi dan pengawasan internal.
Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Bupati Konawe Selatan, Irham Kalenggo, S.Sos., M.Si., saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) Tahun 2026 di Kantor Gubernur Sultra, Kamis (29/1/2026).
Rakor strategis ini dipimpin oleh Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., dan turut dihadiri Plt. Deputi Bidang Koordinasi dan Survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolda Sultra, Wakajati Sultra, Danrem 143/Haluoleo, serta seluruh kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Tenggara.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Irham Kalenggo menegaskan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan siap menjalankan arahan KPK dan Pemerintah Provinsi Sultra sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan transparansi di setiap lini pelayanan publik di Konawe Selatan. Sinergi dengan KPK dan aparat penegak hukum adalah kunci untuk memastikan pembangunan daerah berjalan tanpa hambatan praktik korupsi,” ujar Irham.
Sementara itu, Gubernur Andi Sumangerukka dalam sambutannya menekankan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dapat merusak sendi-sendi pemerintahan dan kepercayaan publik.
Ia juga mengungkapkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Pemprov Sultra tahun 2025 yang mencapai 83,54 persen dengan kategori baik.
Gubernur kemudian menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar memberikan perhatian serius terhadap peningkatan capaian MCP di daerah masing-masing, sehingga upaya pencegahan korupsi dapat terintegrasi secara menyeluruh di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara.
Selain membahas strategi pemberantasan korupsi, kegiatan Rakor ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Provinsi Sultra dan Polda Sultra terkait peningkatan keselamatan lalu lintas.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut mengingatkan agar seluruh proyek pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, dilaksanakan secara profesional dan bebas dari praktik korupsi.
Menurutnya, pembangunan yang tidak sesuai standar akibat pemotongan anggaran atau praktik curang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Melalui forum koordinasi ini, Bupati Irham Kalenggo berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, KPK, serta seluruh unsur penegak hukum dapat terus diperkuat dalam rangka mewujudkan daerah yang Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.
