JAKARTA, Lensainformasi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah menyepakati langkah strategis dalam menanggulangi banjir di Bekasi dan Bogor.
Upaya ini mencakup penertiban badan dan sempadan sungai, revitalisasi situ yang telah hilang, serta perbaikan sistem irigasi dan pengendalian pembangunan.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa penertiban badan dan sempadan sungai menjadi langkah utama dalam strategi ini.
“Semua badan dan sempadan sungai harus ditertibkan. Jika terdapat bangunan dengan alas hak, maka akan diselesaikan melalui mekanisme Pengadaan Tanah dan diberikan ganti rugi sesuai appraisal. Sementara itu, bagi bangunan tanpa alas hak, pendekatan humanis dengan mekanisme hukum yang adil akan diterapkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan,” ujar Nusron usai rapat koordinasi di Kementerian PU, Senin (17/3/2025).
Selain menertibkan kawasan sempadan sungai, pemerintah juga akan merevitalisasi 32 situ di wilayah Bekasi dan Bogor untuk mengembalikan fungsinya sebagai kawasan resapan air.
Penyusutan daerah tampungan air dinilai menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya risiko banjir di kawasan tersebut.
Nusron menjelaskan bahwa pelaksanaan program ini membutuhkan Pengadaan Tanah, yang diawali dengan penetapan lokasi (Penlok) oleh kepala daerah.
“Targetnya, Penlok selesai pada pertengahan April, Pengadaan Tanah rampung akhir Mei, dan pembangunan infrastruktur bisa dimulai pada bulan Juni,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyampaikan bahwa rapat ini merupakan rapat kedua setelah sebelumnya dilakukan bersama Pemprov DKI Jakarta.
“Kami akan terus berkoordinasi di tingkat pusat agar langkah-langkah strategis ini bisa segera diimplementasikan untuk mengurangi banjir di DKI Jakarta dan Jawa Barat,” tutur Diana.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut baik kerja sama ini dan menegaskan kesiapan Pemprov Jabar dalam menyiapkan kerangka acuan dan penetapan lokasi (Penlok) secara cepat.
“Kami menyambut baik dan akan bekerja menyiapkan Penlok secepatnya agar program ini bisa segera berjalan,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN dan PU, serta sejumlah Wali Kota dan Bupati di Provinsi Jawa Barat.
Dengan langkah strategis ini, diharapkan risiko banjir di kawasan Bekasi dan Bogor dapat berkurang secara signifikan.
