JAKARTA, Lensainformasi.com — Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan instrumen strategis dalam menjamin pelaksanaan program dan kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sejalan dengan arah pembangunan nasional.
Guna memperkuat akuntabilitas dan kualitas birokrasi, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menargetkan capaian predikat A pada penilaian SAKIP.
Hal ini disampaikan dalam Webinar Nasional bertajuk Langkah-Langkah Menuju Predikat SAKIP A, yang diselenggarakan pada Selasa, 17 Juni 2025. Menurut Sekjen, hasil penilaian selama dua tahun terakhir menunjukkan tren positif.
Pada 2023, nilai SAKIP Kementerian ATR/BPN tercatat sebesar 69,17 dengan predikat BB (Sangat Baik), dan meningkat pada 2024 menjadi 70,54 dengan predikat yang sama.
“Capaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Namun untuk mencapai predikat A, kita semua harus semakin solid, dan saya mengajak seluruh jajaran, khususnya di kantor wilayah dan kantor pertanahan, untuk aktif mengidentifikasi dan menyampaikan kendala yang dihadapi di lapangan,” ujar Pudji.
Dalam webinar yang juga menghadirkan narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan BAPPENAS, Pudji menekankan pentingnya sinergi antara satuan kerja pusat dan daerah.
Ia menegaskan bahwa pihak pusat siap memberikan arahan dan solusi atas kendala teknis yang dihadapi di wilayah.
Sementara itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, menyampaikan bahwa pihaknya tengah mengembangkan fitur e-SAKIP dalam aplikasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP).
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaporan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja.
“Pengembangan e-SAKIP ini akan memudahkan tim penilai maupun pimpinan untuk memantau capaian kinerja dan reformasi birokrasi secara menyeluruh,” jelas Andi.
Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Einstein Al Makarima Mohammad, turut menjelaskan bahwa SAKIP merupakan sistem integral yang mencakup seluruh siklus manajemen kinerja, mulai dari perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program, pemantauan, hingga evaluasi.
Webinar ini juga dihadiri oleh Plt. Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Budi Santosa, serta Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Awaludin. Melalui kegiatan ini, diharapkan pencapaian predikat A dalam SAKIP tidak hanya menjadi target administratif, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam membangun birokrasi yang berdampak, profesional, dan melayani.
