KENDARI, Lensainformasi.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tenggara secara resmi membuka Pelatihan Petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan pada 17–19 November 2025 sebagai bagian dari rangkaian persiapan nasional dalam mengukur tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia.
Pelatihan tersebut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Kurniawan, perwakilan unit kerja OJK dan BPS, serta seluruh petugas lapangan yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan SNLIK 2026.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha, dalam sambutannya menegaskan bahwa SNLIK merupakan instrumen strategis untuk mengukur capaian literasi dan inklusi keuangan nasional sebagaimana ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan target Indeks Literasi Keuangan sebesar 69,35 persen dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 93 persen.
“Dengan target nasional yang besar tersebut, dibutuhkan data yang akurat dan terukur. SNLIK menjadi fondasi penting untuk melihat perkembangan literasi dan inklusi keuangan serta sebagai dasar perencanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih efektif,” ujar Bismi.
SNLIK Tahun 2026 merupakan pelaksanaan ketiga hasil kolaborasi OJK dan BPS. Survei ini tetap melibatkan 10.800 responden di 34 provinsi, dengan sejumlah penyempurnaan metodologi, antara lain penggunaan klasifikasi wilayah Satuan Lingkungan Setempat (SLS) guna mempermudah koordinasi dengan masyarakat setempat.
Untuk Provinsi Sulawesi Tenggara, pendataan SNLIK 2026 akan dilaksanakan di Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat.
Ketiga wilayah tersebut dipilih untuk mewakili keragaman karakteristik masyarakat pesisir, perdesaan, serta variasi demografi wilayah berkembang di Sulawesi Tenggara.
Pendataan akan menyasar responden berusia 15 hingga 79 tahun, sejalan dengan metodologi nasional yang diterapkan di seluruh provinsi.
Survei ini mengukur lima aspek literasi keuangan, yakni pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, serta satu aspek inklusi keuangan, yaitu penggunaan layanan keuangan.
Selama tiga hari pelatihan, para petugas dibekali pemahaman mendalam mengenai kuesioner, showcard, pedoman konsep dan definisi, teknik probing, hingga simulasi pelaksanaan survei di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, Bismi juga menyampaikan gambaran hasil SNLIK Tahun 2025, yang menunjukkan bahwa pada sektor keuangan konvensional, aspek keterampilan, sikap, dan perilakumasyarakat masih perlu diperkuat.
Sementara pada sektor keuangan syariah, aspek pengetahuan dan keyakinan masyarakat masih relatif rendah.
“Temuan ini menjadi bekal penting bagi para petugas lapangan. Setiap proses probing dan penjelasan kepada responden harus dilakukan secara tepat agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat,” tegasnya.
Melalui pelatihan ini, OJK berharap seluruh petugas mampu melaksanakan proses pemutakhiran dan pendataan lapangan pada Januari–Februari 2026 secara profesional dan akurat, sehingga hasil SNLIK 2026 dapat dipublikasikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
