JAKARTA, Lensainformasi.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan satuan kerja (Satker) di daerah, termasuk Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota, untuk meninjau kawasan yang berdekatan dengan daerah aliran sungai (DAS).
Langkah ini bertujuan mengidentifikasi solusi dalam mengatasi banjir yang masih sering terjadi di berbagai wilayah.
“Kepada seluruh Direktur Jenderal (Dirjen), mulai dari Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), hingga Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), saya instruksikan agar menggelar rapat khusus dengan Kanwil dan Kantah yang wilayahnya melintasi sungai yang menjadi sumber bencana banjir. Ini berlaku untuk daerah seperti Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, serta wilayah lainnya,” ujar Menteri Nusron dalam Rapat Pimpinan (Rapim) yang berlangsung di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Menurutnya, peninjauan kawasan sempadan sungai sangat penting sebagai dasar perencanaan mitigasi bencana.
“Kawasan sempadan sungai perlu dikaji secara menyeluruh. Jika ada bidang tanah yang telah memiliki alas hak tetapi berdampak terhadap aliran sungai, perlu ditinjau ulang, bahkan dibatalkan apabila memungkinkan. Intinya, normalisasi sempadan sungai harus segera dilakukan,” tegasnya.
Selain itu, Menteri Nusron juga menginstruksikan Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Tata Ruang serta Direktur Perencanaan Tata Ruang Nasional untuk mengkaji sejumlah kawasan strategis yang rentan terdampak banjir.
Wilayah yang menjadi fokus kajian antara lain Kawasan Strategis Nasional (KSN) Jabodetabek-Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur) serta Semarang-Demak.
“Kajian terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sangat diperlukan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Kementerian harus berperan dalam proses Persetujuan Substansi (Persub) guna memastikan perencanaan tata ruang yang lebih optimal,” tambahnya.
Rapim kali ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
