JAKARTA, Lensainformasi.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tren peningkatan kredit atau pembiayaan berkelanjutan diproyeksikan terus meningkat, seiring dengan dukungan sektor perbankan terhadap target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.
“Kami sampaikan bahwa OJK bersama perbankan nasional menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan serta penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG),” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dikutip, Minggu (15/6/2025).
Dian menyampaikan bahwa pembiayaan berkelanjutan masih menunjukkan tren positif. Mayoritas penyaluran berasal dari bank kategori KBMI 3 dan 4. Berdasarkan Laporan Berkelanjutan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), total pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan mencapai Rp1.452 triliun pada 2024.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari bauran kebijakan keuangan berkelanjutan yang telah dirancang OJK, antara lain penerbitan Climate Risk Management & Scenario Analysis (CRMS) serta peluncuran Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) versi 2 pada Februari 2025.
Ia menambahkan, implementasi keuangan berkelanjutan di sektor perbankan merupakan peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan inovatif.
Meski proyek hijau memiliki risiko yang lebih kompleks dan jangka pengembalian lebih panjang dibanding proyek konvensional, hal tersebut justru membuka ruang pengembangan model pembiayaan jangka panjang yang inovatif dan berdampak.
Lebih lanjut, Dian menyebut terbatasnya ketersediaan proyek hijau yang dapat dibiayai mencerminkan masih besarnya ruang pertumbuhan di sektor ini.
Hal ini menjadi peluang bagi perbankan untuk terlibat sejak tahap awal proyek, sekaligus mempercepat terbentuknya ekosistem hijau yang lebih terstruktur.
Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan kerangka penilaian risiko hijau yang lebih komprehensif, serta penerapan standar pelaporan keberlanjutan yang lebih baik untuk meningkatkan transparansi dan kualitas data dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
Menanggapi dinamika global, Dian mencermati ketidakpastian terhadap komitmen transisi hijau dari beberapa negara, termasuk Amerika Serikat.
Namun, kondisi tersebut justru membuka peluang bagi Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia untuk mengambil peran kepemimpinan dalam mendorong transisi energi yang adil dan mandiri.
Indonesia, lanjutnya, tetap berkomitmen terhadap agenda keuangan berkelanjutan dan target NZE 2060 melalui kebijakan nasional dan forum internasional. Untuk itu, OJK terus mendorong penguatan kebijakan sektor jasa keuangan yang tangguh, inklusif, dan berwawasan lingkungan.
“Membangun ekosistem keuangan yang mendukung pelestarian lingkungan membutuhkan komitmen bersama dan sinergi antar-lembaga. Oleh karena itu, koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar transisi menuju ekonomi hijau dapat berjalan efektif tanpa mengorbankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Dian.
