JAKARTA, Lensainformasi.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan Rancangan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN tentang Rencana Strategis (Rapermen Renstra) Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan paling lambat pada Juli 2025.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menegaskan pentingnya kerja kolaboratif seluruh jajaran dalam proses penyusunan regulasi strategis tersebut.
“Ini adalah tugas kita bersama. Mari kita fokus dan selesaikan secara kolektif. Jangan sampai ada kesalahpahaman mengenai apa yang harus kita lakukan ke depan, karena kita juga dikejar oleh waktu,” ujar Pudji saat membuka rapat koordinasi di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (19/6/2025).
Rapermen Renstra 2025–2029 terdiri atas dua bagian utama, yaitu batang tubuh dan lampiran.
Pudji menyampaikan bahwa batang tubuh yang berisi pembukaan, pasal-pasal, dan penutup telah selesai dibahas, sementara lampiran saat ini masih menunggu finalisasi dan persetujuan substansi.
Regulasi ini merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Sekjen menegaskan bahwa seluruh jajaran harus serius dalam menerjemahkan arahan RPJMN ke dalam strategi kementerian.
“Saya ingin kita semua benar-benar memahami dan mem-break down RPJMN Presiden ke dalam rencana strategis yang konkret dan operasional,” tegas Pudji.
Senada dengan itu, Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, berharap bahwa Rapermen dapat disahkan tepat waktu sesuai arahan pimpinan.
“Kita targetkan regulasi ini sudah ditandatangani oleh Menteri sebelum akhir Juli. Maka dari itu, kami mohon dukungan dan kerja sama semua pihak agar timeline ini bisa kita patuhi bersama,”ujarnya.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Kementerian ATR/BPN, baik secara langsung maupun virtual.
Diharapkan, dengan semangat kebersamaan, Rapermen Renstra 2025–2029 dapat menjadi dokumen strategis yang mendukung kinerja kementerian secara optimal dalam lima tahun ke depan.
