KENDARI, Lensainformasi.com – Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (OJK Sultra) menggelar kegiatan Bincang Jasa Keuangan (BIJAK) bersama Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Detasemen Khusus 88, Dinas Sosial Provinsi Sultra, Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA), serta insan media dari seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, Selasa (5/8).
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas isu strategis dan aktual, sekaligus memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas sektor jasa keuangan di daerah.
Kegiatan dibuka oleh Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi dinamika lapangan.
Isu utama yang dibahas antara lain perkembangan stabilitas sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen, penyalahgunaan rekening dan aset keuangan, dugaan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos), serta pemblokiran rekening oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang saat ini tengah diverifikasi.
Melalui forum ini, OJK Sultra bersama Polda Sultra, Densus 88, dan Dinas Sosial Provinsi menyepakati langkah memperkuat koordinasi dan pertukaran data untuk menelusuri transaksi mencurigakan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Bank Mandiri dan BCA juga menyatakan komitmen dalam proses identifikasi dan mitigasi risiko keuangan, termasuk pengawasan ketat terhadap rekening tidak aktif serta penyediaan layanan pengaduan bagi nasabah yang rekeningnya diblokir.
Pertemuan ini turut membahas strategi preventif dan edukatif ke depan, seperti meningkatkan literasi masyarakat terkait ciri-ciri kejahatan finansial, prosedur pelaporan transaksi mencurigakan, dan pemanfaatan kanal perbankan yang sah.
Transparansi, penegakan hukum, dan edukasi publik ditekankan sebagai pilar penguatan ekosistem jasa keuangan yang sehat dan berintegritas.
Menutup acara, Bismi Maulana Nugraha menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama aparat penegak hukum, sektor perbankan, lembaga sosial, dan media, atas dukungan dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.
“Keamanan dan integritas sektor keuangan adalah tanggung jawab bersama. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi daerah,” ujarnya.
