KENDARI, Lensainformasi.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Andi Syahrir, menghadiri diskusi bertajuk Sultra Lawyers Club yang diselenggarakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sultra bekerja sama dengan Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MW KAHMI) Sultra di salah satu hotel di Kendari, Selasa (3/3/2026).
Diskusi tersebut mengangkat tema evaluasi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, ASR–Hugua.
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka bagi berbagai elemen masyarakat untuk memberikan pandangan, masukan, serta kritik terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.
Andi Syahrir menyampaikan secara prinsip Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara memandang forum tersebut sebagai wadah yang positif dan konstruktif.
“Masukan-masukan yang disampaikan dalam forum ini pada dasarnya merupakan input untuk perbaikan pembangunan ke depan. Pemerintah provinsi tentu menganggapnya sebagai evaluasi yang membangun,” ujarnya.
Ia menegaskan, Gubernur Sulawesi Tenggara mendukung adanya ruang-ruang diskusi publik semacam ini.
Menurutnya, dalam satu tahun masa kepemimpinan, pemerintah daerah berkomitmen untuk membuka diri terhadap berbagai pandangan dari masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kemajuan Bumi Anoa.
Beberapa kritik yang disampaikan dalam forum tersebut, lanjutnya, diterima sebagai bentuk evaluasi yang wajar dalam proses pembangunan.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa terdapat sejumlah capaian yang berhasil diraih oleh Pemerintah Provinsi Sultra dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Salah satu yang disoroti adalah penyelesaian polemik Pulau Kawi-Kawia. Menurut Andi Syahrir, persoalan yang sebelumnya mengalami kebuntuan selama bertahun-tahun tersebut akhirnya menemukan jalan keluar di masa pemerintahan ASR–Hugua.
“Polemik Kawi-Kawia dapat diselesaikan dengan solusi yang bersifat win-win. Dampaknya, proses Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang sebelumnya mengalami deadlock kini dapat kembali berlanjut,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga membuka peluang untuk memperkuat mekanisme komunikasi publik melalui berbagai formula, termasuk penyediaan ruang-ruang dialog yang lebih intensif antara pemerintah dan masyarakat.
Andi Syahrir menilai, inisiatif masyarakat dalam menyelenggarakan forum diskusi menunjukkan tingginya kepedulian terhadap pembangunan daerah.
“Adanya ruang diskusi seperti ini menjadi bukti bahwa masyarakat masih peduli terhadap Sulawesi Tenggara dan ingin memastikan pemerintahan berjalan dengan baik,” pungkasnya.
