KENDARI, Lensainformasi.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui penguatan komoditas unggulan, salah satunya kakao di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Komoditas ini dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ekosistem keuangan daerah.
Kepala OJK Sultra, Bismi Maulana Nugraha, mengatakan pengembangan kakao menjadi salah satu fokus dalam program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) yang didukung berbagai lembaga keuangan dan mitra usaha.
Hal tersebut disampaikan saat media briefing triwulan I dan rapat koordinasi Satgas PASTI di Gedung Learning Center OJK Sultra, Kamis (5/3/2026).
Bismi menjelaskan, Indonesia merupakan produsen kakao terbesar ketiga di dunia dengan produksi sekitar 642 ribu ton, dimana salah satu daerah dengan luas lahan dan produksi besar berasal dari Bumi Anoa. Sementara kebutuhan kakao global pada 2024 tercatat mencapai 9,76 juta ton.
Dalam pengembangan rantai nilai kakao, OJK Sultra juga telah memfasilitasi kerja sama dengan offtaker PT Comextra Majora. Saat ini, luas lahan yang dikelola oleh petani mitra offtaker mencapai sekitar 200 hektare.
“Pada realisasi program kakao tahun 2025 di Kabupaten Konawe Selatan, tercatat luas lahan yang dikelola mencapai 15 hektare dengan melibatkan 30 petani. Program ini bekerja sama dengan PT Comextra Majora sebagai offtaker serta dukungan pembiayaan dari PT Bank Mandiri dengan total pembiayaan sekitar Rp5,01 miliar,” jelasnya.
Untuk potensi pengembangan atau scale up pada 2026, luas lahan diproyeksikan meningkat menjadi 16,5 hektare dengan melibatkan 33 petani.
Dalam pengembangannya, dukungan pembiayaan akan melibatkan sejumlah lembaga jasa keuangan, antara lain PT Bank Mandiri, Bank Pembangunan Daerah Sultra, PT Bank Rakyat Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan PNM, dengan total pembiayaan sekitar Rp5,5 miliar.
Selain itu, Bismi juga menyebut tren penyaluran kredit kakao di Sulawesi Tenggara terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Pada Desember 2022 tercatat sebesar Rp125 miliar, meningkat menjadi Rp152 miliar pada Desember 2023, kemudian Rp210 miliar pada Desember 2024, dan mencapai Rp253 miliar pada Desember 2025 atau tumbuh sekitar 20,96 persen secara tahunan.
