KOLAKA, Lensainformasi.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terus memperkuat infrastruktur dan kesiapan personel guna mewujudkan institusi yang profesional, responsif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika tantangan keamanan ke depan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan Markas Komando (Mako) Satuan Brimob di wilayah Sulawesi Tenggara, yang ditandai dengan peresmian pertapakan Mako Brimob sekaligus penyerahan hibah lahan.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, pada Selasa (21/4/2026) pukul 09.30 WITA, bertempat di Jalan Poros Kolaka–Kendari, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka.
Adapun hibah lahan yang diterima Polri berasal dari pemerintah daerah dan pihak swasta dengan rincian sebagai berikut: Kabupaten Kolaka seluas 10 hektare dari PT IPIP yang berlokasi di Desa Lamedai, Kecamatan Tanggetada untuk pembangunan Mako Batalyon C Pelopor; Kabupaten Konawe seluas 8 hektare dari Pemerintah Daerah Konawe di Desa Silea, Kecamatan Onembute untuk Mako Kompi 3 Batalyon C Pelopor; serta Kabupaten Buton Tengah seluas 10 hektare dari Pemerintah Daerah Buton Tengah di Desa Wakabanguna, Kecamatan Mawasangka untuk Mako Kompi 3 Batalyon B Pelopor.
Pembangunan Mako Brimob ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kehadiran negara, khususnya dalam menjaga keamanan masyarakat serta mendukung pengamanan proyek-proyek strategis nasional di daerah.
Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa hibah lahan tersebut akan dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan fasilitas Brimob yang mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan.
“Hibah lahan ini akan dimanfaatkan untuk pembangunan Mako Brimob guna memperkuat kehadiran negara dalam menjamin keamanan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendukung pengamanan Proyek Strategis Nasional di wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wakapolri menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendorong iklim investasi yang kondusif di daerah.
“Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan dunia usaha menjadi kunci utama. Dengan kolaborasi yang kuat, kita dapat memastikan pembangunan berjalan aman, lancar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Ke depan, Polri akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan situasi keamanan yang kondusif serta mendukung percepatan pembangunan nasional di berbagai wilayah.
