NASIONAL, Lensainformasi.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat budaya kerja berintegritas dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan, khususnya perempuan, untuk meneladani semangat perjuangan R.A. Kartini dalam membangun sikap independen, keberanian berpikir kritis, serta keteguhan memegang nilai moral, etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab.
Pesan tersebut disampaikan Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK, Sophia Wattimena, dalam kegiatan Inspiring Talkshow bertema “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” yang digelar di Pendopo Museum R.A. Kartini, Rembang, Jawa Tengah, Senin (20/4/2026).
Sophia menegaskan bahwa peran perempuan semakin strategis dalam penguatan tata kelola, baik di sektor publik maupun sektor jasa keuangan. Namun demikian, peningkatan peran tersebut masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk isu kesetaraan dan kekerasan berbasis gender.
“Dalam birokrasi, sekitar 57 persen aparatur sipil negara adalah perempuan. Pada saat yang sama, sepanjang tahun 2025 tercatat lebih dari 1.000 kasus kekerasan berbasis gender, dengan sekitar 80 persen korbannya adalah perempuan,” ungkap Sophia.
Menurutnya, perempuan memiliki kontribusi fundamental dalam membangun generasi berintegritas melalui peran sebagai pendidik pertama di lingkungan keluarga, teladan dalam kehidupan sosial, serta pengelola ekonomi rumah tangga. Karena itu, nilai integritas harus ditanamkan sejak dini dimulai dari keluarga.
Sophia juga menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam mendukung program prioritas pemerintah, khususnya Asta Cita keempat tentang penguatan sumber daya manusia dan kesetaraan gender, serta Asta Cita ketujuh terkait reformasi tata kelola, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi.
“Melalui peringatan Hari Kartini ini, OJK ingin mendorong kontribusi nyata perempuan dalam penguatan tata kelola pembangunan nasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, yang hadir secara daring menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi negara.
“Dalam tata kelola pemerintahan modern, integritas dan independensi bukan sekadar nilai moral. Integritas merupakan fondasi dari kepercayaan publik,” kata Rini.
Ia menambahkan, tanpa integritas, kebijakan yang baik akan kehilangan legitimasi, dan tanpa kepercayaan publik, institusi negara sulit menjalankan perannya secara efektif.
Rini juga mengapresiasi komitmen OJK dalam membangun budaya integritas melalui berbagai program, seperti Proud Without Fraud dan penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
Sementara itu, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, menyampaikan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai tantangan di ruang publik, mulai dari diskriminasi, stereotip gender, hingga hambatan struktural dalam memperoleh posisi strategis.
“Untuk mengatasi tantangan tersebut, perempuan perlu bersikap tegas dan jujur dalam meraih cita-cita, sambil tetap menjaga nilai etika dan integritas,” ujarnya.
Talkshow ini menghadirkan sejumlah narasumber inspiratif dari berbagai bidang dan diikuti secara hybrid oleh sekitar 220 peserta luring serta 4.500 peserta daring dari kementerian/lembaga, pelaku industri jasa keuangan, akademisi, mahasiswa, hingga tokoh perempuan nasional.
Melalui kegiatan ini, OJK kembali menegaskan komitmennya dalam menerapkan tata kelola yang bersih dan berintegritas melalui sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), pengendalian gratifikasi secara konsisten, serta sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencetak penyuluh antikorupsi bersertifikat.
OJK juga mendorong perempuan Indonesia, khususnya di sektor jasa keuangan, untuk aktif memperkuat budaya anti-fraud, memahami larangan gratifikasi, serta memanfaatkan saluran Whistleblowing System (WBS) dalam pelaporan dugaan pelanggaran etik dan fraud demi mewujudkan sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya.
